Guna mencapai transparansi dan akuntabilitas, pemerintahan Presiden Jokowi berencana untuk mengaudit penggunaan dana Otsus. Jika penggunaan dana Otsus dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka pada saat Otsus Jilid-2 diberlakukan, dana yang diberikan tidak akan disalahgunakan lagi dan dapat dinikmati oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.
Dengan adanya perpanjangan otonomi khusus (otsus) di tanah Papua, hal ini akan menjadi kebijakan yang tepat dan sesuai untuk masyarakat Papua guna mengejar ketertinggalan ditengah masyarakat tersebut. Selama ini, dana otsus yang dirasakan langsung oleh masyarakat Papua adalah dana kampung, sehingga diharapkan dana Otsus dapat disalurkan secara langsung ke masyarakat melalui pengelolaan dana kampung.
Berbagai dukungan terhadap kebijakan dana otsus telah muncul dari berbagai elemen masyarakat Papua, baik yang diperantauan maupun yang berada di tanah Papua itu sendiri. Contohnya seperti dukungan yang diberikan oleh mahasiswa dan pemuda Papua yang tergabung dalam Komunitas Pemuda dan Mahasiswa Papua se-Jakarta.
Mereka sepakat untuk mendukung berlanjutnya kebijakan otonomi khusus (Otsus) ditanah Papua. Hal ini disampaikan mereka pada saat selesai ibadah awal tahun di Anjungan Papua, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Minggu (10/1).
Ketua Pelaksana kegiatan tersebut, Cornelia Eveline Cabuy, mengatakan pihaknya menilai penerapan Otsus merupakan jalan terbaik untuk membangun Bumi Cendrawasih ke depannya. Baik secara fisik, maupun sumber daya manusianya.
“Kami mendukung otsus ke depan agar menjadi sebuah perubahan untuk Papua dan bisa menjamin kebutuhan masyarakat Papua,” ucapnya.