Dalam pleidoi yang dibacakan pekan lalu, Rizieq merasa tuntutan jaksa tergolong sadis dan tak bermoral. Menurutnya, kasus hasil tes swab RS Ummi Bogor merupakan kesalahan administrasi, sehingga dirinya tak patut dituntut 6 tahun penjara.

Menyikapi hal tersebut, di persidangan dengan agenda pembacaan replik terhadap pledoi Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (14/6). Jaksa penuntut umum (JPU) menolak seluruh dalil dari nota pembelaan atau pledoi terdakwa kasus penyebaran kabar bohong (hoaks) hasil tes swab Rumah Sakit Ummi, Bogor, Rizieq Shihab.
Jaksa tetap menuntut Rizieq enam tahun penjara.

“Pada intinya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami tersebut,” ujar jJPU.

JPU mengklaim pihaknya dalam menyusun tuntutan terhadap Rizieq telah mempertimbangkan berbagai aspek baik secara yuridis maupun nonyuridis. Jaksa juga mengatakan tetap pada dakwaan awal untuk menjerat Rizieq.
Jaksa mengatakan Rizieq melakukan hal itu bersama dengan menantunya, Hanif Alatas dan Dirut RS Ummi, Andi Tatat yang sudah dijadikan terdakwa. Rizieq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan menyiarkan kebohongan, sehingga menyebabkan keonaran di kalangan rakyat.

“Semoga jadi bahan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan,” tambah jaksa.

Menyikapi fenomena tersebut, Peneliti senior Makara Strategik Insight, Iwan Freddy, SH., MH, mengatakan bahwa tuntutan JPU terhadap Rizieq Shihab (RS) sudah sesuai. Iwan menilai RS telah melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.