Tiga perkara yang dijalani oleh Rizieq Shihab telah menerima vonis dari majelis hakim PN Jakarta Timur. Vonis pertama dan kedua terkait pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan dan Megamendung.

Saat itu, mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) ini menggelar pernikahan putrinya di kediamannya di Petamburan, kemudian membuat sebuah perhelatan yang dianggap menimbulkan kerumunan di Megamendung.

Vonis Rizieq ketiga mengenai kasus swab palsu di RS Ummi, Bogor, Jawa Barat. Semua vonis tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Rizieq divonis empat tahun penjara terkait kasus tes swab palsu di RS Ummi, Bogor. Hakim menilai Rizieq terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan timbulkan keonaran. Vonis ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yaitu pidana penjara selama enam tahun.
Hakim juga menjatuhkan vonis denda Rp 20 juta terhadapa Rizieq terkait kasus kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor, pada 13 November 2020. Jika tidak dibayar, Rizieq dihukum pidana penjara lima bulan. Rizieq dianggap terbukti melakukan melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan yang diajukan jaksa yang menuntut eks pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu dengan pidana penjara 10 bulan dan denda Rp 50 juta.

Dalam kasus Petamburan, Rizieq divonis 8 bulan penjara. Hakim menilai Rizieq terbukti melanggar Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Hukuman ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yaitu dua tahun penjara bagi Rizieq dan 1,5 tahun penjara bagi lima terdakwa lainnya.

Menykapi vonis tersebut, peneliti Lentera Research Institute (LRI), Dahniel Dohar, SH.,MH, menyatakan bahwa vonis tersebut sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Ia menilai bahwa tidak ada kriminalisasi terhadap kasus hukum Rizieq Shihab, majelis hakim telah bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku serta mengedepankan kaedah due process.

“vonis tersebut sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Tidak ada kriminalisasi terhadap kasus Rizieq Shihab, majelis hakim bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku serta mengedepankan kaedah due process”, ujar Dahniel.