Dwi Aprillia Linda Astuti, Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, menyebut program monitoring evaluasi program bansos ini sudah dilakukan KPK sejak tahun 2020.
“Dan kita
menemukan banyak kendala seperti cleansing data karena perbedaan data dengan Kementerian Sosial. Kami harapkan ada keterbukaan sharing fakta lapangan dari rekan-rekan Pemprov untuk bersama-sama kita cari solusinya,” ujar Linda.
Linda menyebut, rapat bertujuan untuk mendengar langsung dari Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta terkait alokasi penyaluran dan realisasi bansos, detil perjumlah tahapan, mekanisme dan ruang lingkup pekerjaan, nilai setiap kontrak setiap rekanan dan prestasi serta mekanisme pengawasan pelaksanaan.
Ditempat terpisah, peneliti Makara Strategic Insigh, Iwan Freddy, SH.,M.Si, menyatakan dukungannya terhadap kinerja KPK yang dianggap masih profesional, independen serta bebas dari paham radikal. Terlepas dari segala polemik, proses pemberantasan korupsi harus tetap berjalan.
“Saya men-support kinerja KPK yang masih profesional, independen serta bebas dari paham radikal. Terlepas dari segala polemik, proses pemberantasan korupsi harus tetap berjalan, the show must go on”, ujar Iwan freddy.