Presiden Jokowi telah mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan itu akan berdampak di beberapa sektor. Untuk itu, pemerintah akan kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos).

Pemerintah berencana menggelontorkan Bantuan Sosial Tunasi (BST) berupa uang tunai kepada masyarakat golongan bawah menyusul diberlakukannya penerapan PPKM..

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar pemerintah tetap mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel dalam penyaluran BST. Hal itu diingatkan KPK untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau tindak pidana korupsi dalam penyaluran BST.

“KPK tentu berharap kebijakan pemerintah untuk kembali menyalurkan bansos Covid-19 tetap mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya, sehingga dapat lebih tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyimpangan,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding, Jumat (2/7/2021).

Ipi mengatakan, berdasarkan hasil kajian KPK, penyaluran BST memiliki risiko penyimpangan yang lebih rendah dibanding bansos Natura (bantuan sosial non tunai). Kendati demikian, indikasi penyimpangan BST juga rawan terjadi berkaitan dengan data penerima bantuan.
“Kajian KPK menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos adalah akurasi data penerima bantuan, yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data,” katanya.

Ipi menilai Kemensos sejauh ini telah melakukan sejumlah langkah perbaikan terkait data penerima bantuan. Hal itu sesuai dengan rekomendasi kajian KPK.

“Menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan kajian KPK maupun implementasi rencana aksi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK). Sehingga, kualitas data diharapkan sudah semakin baik. Pemutakhiran data juga melibatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya, sehingga koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan perlu terus dibangun,” kata Ipi.

KPK berharap ke depannya tidak ada lagi penyimpangan atau celah tindak pidana korupsi terkait bansos Covid-19. KPK juga berharap bansos dari pemerintah tepat sasaran dan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini, Kamis (1/7/2021) mengatakan bahwa BST akan disalurkan untuk bulan Mei dan Juni, setelah sebelumnya berhenti di April. Risma berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalurkan.

Risma menyebutkan, besaran BST yang akan diberikan adalah senilai Rp300 ribu per bulan. BST disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Khusus pada bulan Mei dan Juni akan diberikan sekaligus senilai Rp600 ribu.

“Warga akan menerima Rp600 ribu sekaligus, tapi saya minta jangan diijonkan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja,” kata Risma.

Target penyaluran BST akan menyasar 10 juta penerima bantuan. Selain itu, masih ada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan disalurkan.

Penerima BPNT sebanyak 18,8 juta, serta penerima PKH sebanyak 10 juta.
“Soal data penerima bansos sudah dibersihkan kemarin, tapi ada 3,6 juta yang nyangkut di bank dan tadi sudah di-clear-kan dalam rapat,” katanya.

Risma menjelaskan, mengenai data nyangkut itu, dikarenakan nama yang tercantum di data bank tidak sesuai dengan data milik Kemensos yang sudah sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Di bank itu nama minimal 3 huruf dan tidak berbentuk angka, seperti nama ‘IT’, NA70, namun untuk kesalahan minor lainnya masih bisa dikoordinasikan,” jelasnya.

Kemudian untuk teknis penyaluran BST akan melalui kantor pos. Sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpuan Bank-Bank Negara (Himbara).

Lebih lanjut Risma mengatakan bahwa penyaluran bantuan ini tidak mengganggu anggaran dari Kemensos. Sebab ada tambahan anggaran dari Pemerintah untuk dua bulan, yaitu pada bulan Mei dan Juni sebesar Rp 2,3 triliun.

Risma menyebut upaya percepatan bantuan ini juga akan diimbangi dengan pengawasan penggunaan dana bansos yang dapat diketahui dari struk belanja penerima manfaat jika dibelanjakan selain untuk kebutuhan pokok.

“Evaluasi penggunaan uang bansos bisa dilihat dari struk belanja penerima bansos, digunakan untuk barang kebutuhan pokok atau barang yang lain.” latanya. (**)