Pemerintah berencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako alias bahan pangan pokok, jasa pendidikan serta kesehatan. Namun, Kementerian Keuangan memastikan rencana pengenaan pajak tersebut hanya akan berlaku kepada sembako serta pelayanan jasa pendidikan dan kesehatan untuk golongan masyarakat menengah ke atas.

Menyikapi hal tersebut, Staf Khusus Menkeu bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, mengatakan bahwa rencana pengenaan PPN untuk beberapa obyek tertentu akan menonjolkan aspek keadilan dan gotong royong.

“Masyarakat yang mampu dan kontribusi pajaknya belum optimal akan ditingkatkan,” ujar Masyita Senin (14/6).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa pemerintah saat ini memberikan fasilitas pengecualian PPN tanpa mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi. Apapun jenis sembakonya, menurut dia, sama-sama tidak kena pajak. Masyita pun mencontohkan, beras biasa dan beras premium serta daging sapi biasa dan wagyu yang memiliki harga jauh berbeda tetapi sama-sama tidak kena pajak. Hal ini, menurut dia, menciptakan distorsi.

Ditempat terpisah, Analis Taiwan-Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, mengatakan bahwa wacana terkait pengenaan PPN Sembako pada barang premium konsumsi masyarakat menengah keatas sudah tepat. Sebab sembako dengan harga premium dan kualitas diatas standar bukan hanya tergolong kebutuhan primer, akan tetapi juga termasuk kebutuhan tersier.

Ia menjelaskan bahwa PPN Sembako yang dikenakan tersebut akan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, sehingga secara tidak langsung masyarakat menengah keatas akan membantuk masyarakat bawah melalui pajak. Wacana kebijakan fiskal tersebut akan membantu pemerintah didalam mengumpulkan pendapatan negara non migas.

“PPN Sembako akan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, sehingga secara tidak langsung masyarakat menengah keatas akan membantuk masyarakat bawah. Wacana kebijakan fiskal tersebut akan membantu pemerintah didalam mengumpulkan pendapatan negara non migas”, ujar Tulus J. Maha.