Otonomi Khusus atau Otsus bagi Provinsi Papua merupakan kewenangan khusus yang diberikan pemerintah demi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua berdasarkan hak-hak mereka. Keberadaan Otsus dinilai dapat memberikan sebuah kesejahteraan warga Papua, terbukti dengan banyaknya dukungan yang terus digaungkan demi menciptakan Otsus Jilid 2.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (RUU Otsus Papua) di Panitia Khusus (Pansus) DPR bersama dengan pemerintah, tengah menjadi sorotan publik. Khususnya mengenai 2 pasal yang akan direvisi.

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mendukung usulan Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Pemerintah Provinsi Papua yang meminta agar revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua tidak hanya sebatas pada dua pasal.

“Saya sangat setuju bahwa yang namanya revisi undang-undang itu tidak hanya merevisi 1, 2 pasal saja, kita harus merevisi mulai secara keseluruhan bahwa pasal per pasal itu adalah masih bisa dipertahankan ya tentunya harus kita pertahankan,” kata Syarief.

Upaya dalam melanjutkan Otsus Papua menjadi tolak ukur kepedulian pemerintah bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu, melainkan ke seluruh wilayah. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga peningkatan perekonomian menjadi fokus pemerintah di setiap daerah.