Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk yang kesekian kalinya kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (10/5/2021). Kali ini, KPK menangkap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang diduga terlibat tindak pidana korupsi terkait jual beli kursi jabatan.

“Benar, KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk. Diduga TPK (tindak pidana korupsi) dalam lelang jabatan,” ujar Wakil Ketua KPK, Nuruf Ghufron.

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) bagian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bansos di Kementerian Sosial. PPK itu diduga telah menerima hadiah dari para vendor PBJ Bansos di Kemensos. Bansos tersebut dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Diketahui upaya KPK melakukan OTT tersebut bukanlah yang pertama kalinya. Setidaknya ada 7 kali OTT dilakukan pada era kepemimpinan Firli Bahuri.

Menyikapi hal tersebut, Pengamat Taiwan-Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, mengatakan bahwa berbagai operasi tangkap tangan yang telah dilakukan oleh KPK sepanjang 2020 hingga pertengahan 2021 menunjukkan bahwa komitmen pemerintah didalam menciptakan iklim bisnis yang bersih dari korupsi, kolusi dan pungli semakin menguat. Para pelaku bisnis akan merasa nhyama dengan environment yang sehat untuk kegiatan bisnis, sehingga target ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah bukan tidak mungkin akan terlampaui. Bravo KPK.

“Berbagai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2020 hingga pertengahan 2021 menunjukkan komitmen pemerintah didalam menciptakan iklim bisnis yang bersih dari korupsi, kolusi dan pungli. Para pelaku bisnis merasa nyaman dengan environment yang sehat untuk kegiatan bisnis, sehingga target ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah bukan tidak mungkin akan terlampaui, Bravo KPK”, ujar Tulus J. Maha.