Sebagaimana diketahui Pemerintah telah memberlakukan PPKM Darurat mulai 3-20 Juli 2021. PPKM Darurat diambil sebagai langkah tegas atas peningkatan kasus positif covid-19. Presiden Jokowi mengatakan bahwa kebijakan ini diambil menyesuaikan dengan perkembangan kondisi COVID-19 khususnya varian yang muncul pula di beberapa negara.

Penerapan zonasi PPKM Darurat menggunakan zonasi pengendalian dari WHO dan penetapan zonasi ini disesuaikan dengan kondisi terkini dan pelaksanaanya sudah disampaikan ke pemerintah daerah.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito sebelum pemberlakuan PPKM (1/7/20210) meminta masyarakat untuk melakukan aktivitasnya secara bijak dengan tetap disiplin Prokes 5M.

“Khususnya saat berencana melakukan kegiatan di luar rumah. Lebih baik di rumah jika tidak adanya kepentingan mendesak untuk melakukan aktivitas di luar rumah,” kata Wiku.

Masyarakat juga diminta untuk memperhitungkan risiko penularan baik dari titik berangkat sampai ke tempat tujuan dan juga dari tempat tujuan kembali ke rumah maupun kerentanan anggota keluar yang ada di rumah. Jika aktivitas yang dilakukan semakin lama, ramai, dan dilakukan di tempat tertutup maka risiko penularan akan semakin besar.

Diharapkan adanya PPKM tidak membuat masyarakat panik, karena upaya ini adalah bentuk pengorbanan untuk pengendalian COVID-19 agar tidak berlarut-larut dalam krisis.

“Penting untuk diingat bahwa kesuksesan program ini sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat. Dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini pelaksanaan rapat antar Forkopimda pun akan dikuatkan dengan pelaksanaan berlapis agar pelaksanaanya bisa transparan sampai ke tingkat komunitas,” pungkas Wiku.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani pada (4/7/2021) mengatakan PPKM Darurat merupakan sebuah langkah kebijakan yang diambil pemerintah agar lonjakan kasus Covid-19 tidak terus meningkat.

“PPKM Darurat ini sebagai ihktiar untuk mencegah peningkatan jumlah kasus positif covid-19, supaya kasus covid di Indonesia tidak meledak seperti India, Afrika, dan negara-negara di Eropa,” ujar Muzani.

Oleh karena itu, Muzani meminta kepada seluruh pihak terutama masyarakat Indonesia untuk patuh terhadap aturan yang berlaku selama PPKM Darurat diberlakukan.

Muzani berharap jajaran aparat dapat melakukan kontrol yang maksimal sehingga implementasi PPKM Darurat bisa berjalan baik. Menurut Muzani harus ada kepatuhan dari semua pihak baik itu individu, korporasi maupun perkantoran, dan organisasi kemasyarakatan untuk taat terhadap PPKM Darurat. Jangan berkerumun atas nama kegiatan apapun,” ucapnya.

“Termasuk pasar tradisional dan swalayan harus taati protokol kesehatan. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kebijakan ini harus didukung oleh semua pihak, sehingga semangat PPKM Darurat yang diputuskan pemerintah ini bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan yaitu menurunnya angka kematian dan penularan setiap harinya,” katanya.

Muzani meyakini, jika PPKM Darurat diimplementasikan dengan baik, maka hasilnya akan baik pula.

Lebih lanjut Muzani berharap pemerintah terus meningkatkan jumlah vaksinasi setiap harinya, sehingga Indonesia dapat mencapai herd imunity yakni 75% warganya telah divaksin.

Revisi aturan PPKM Darurat soal Ibadah.

Pemerintah merevisi aturan PPKM Darurat soal peribadatan yang semula ditutup, kemudian dibuka.

Perubahan itu tertuang dalam instruksi Mendagri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Adapun bunyi aturan soal penutupan tempat ibadah pada huruf (g) berbunyi:
Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;

Kemudian direvisi menjadi:
Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah

Namun pemerintah tetap meminta masyarakat untuk tidak beribadah secara berjamaah selama PPKM darurat, serta mengutamakan ibadah di rumah.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada (10/7/2021) menjelaskan bahwa rumah ibadah dibuka hanya terbatas bagi pengurus.

“Untuk umat Islam, pengurus masjid atau musala tetap dapat mengumandangkan azan sebagai penanda waktu masuk salat. Hal yang sama bisa dilakukan pengurus rumah ibadah lainnya. Selain itu, aktivitas peribadatan tetap dijalankan di rumah masing-masing selama masa PPKM Darurat “ ujar Yaqut. (**)