Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan latar belakang dari kebijakan pemerintah untuk membuka program vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu. Alasannya karena program vaksinasi gotong royong oleh perusahaan swasta berjalan lamban.

Ia menjelaskan, pada 26 Juni 2021, dilakukan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas inisiatif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) untuk membahas vaksinasi gotong royong yang kecepatannya sangat perlu ditingkatkan.

“Vaksinasi gotong royong mungkin sekarang itu speed-nya 10.000-15.000 dosis per hari, dari target 1,5 juta dosis, baru 300.000. Jadi memang ada concern, ini kok lambat yang sisi vaksinasi gotong royong,” ungkap Budi.

Ada sejumlah pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan vaksinasi gotong royong berbayar. Di antaranya pelaksanaan program vaksin gotong royong masih bisa ditingkatkan peranannya dalam mempercepat pencapaian target vaksinasi nasional.

Senada, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengklaim vaksin berbayar atau vaksinasi Gotong Royong keinginan rakyat. Moledoko menyebut ada sejumlah elemen masyarakat yang ingin membantu pemerintah. Menurutnya, kelompok masyarakat ini berinisiatif membantu percepatan target vaksinasi Covid-19. Beberapa kelompok masyarakat yang menyampaikan inisiatif itu adalah pengusaha dan korporasi.