Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menilai bahwa kebijakan pemerintah terkait vaksinasi berbayar sksn membantu percepat kekebalan komunal (herd immunity). Hal ini membantu para pengusaha keluar dari tekanan yang sudah terjadi akibat PPKM Darurat.

“Kita ingin kepastian dan jaminan agar cepat keluar dari keadaan ini. Tentunya vaksinasi ini menjadi andalan kita. Jika masyarakat sudah divaksin, tentu akan mempercepat proses pemulihan ekonomi,” ujar Sarman pada hari Rabu (14/7/2021).

Lebih lanjut, Sarman mengatakan bahwa dirinya menyayangkan program vaksinasi berbayar telah disalahartikan oleh msyarakat. Padahal tujuan opsi ini adalah memberi jangkauan kepada masyarakat yang mampu, pengusaha dengan tenaga kerja sedikit, dan orang asing yang tidak bisa mendapat akses vaksin gratis.

Vaksinasi berbayar yang bakal dilaksanakan perusahaan pelat merah ini pun dijamin tidak akan mengganggu program vaksinasi gratis yang sudah dicanangkan pemerintah.

“Jika ada kelompok masyarakat yang ingin divaksin segera dan memiliki kemampuan untuk membayar, dan pemerintah menyediakan akses itu, sah-sah saja,” ujar Sarman.

Ditempat terpisah, koordinator advokasi Serikat Driver Online Jabodetabek, Frandy J.P., mengatakan bahwa dirinya mendukung kebijakan pemerintah terkait vaksin berbayar. Hal ini sesuai dengan asas keadilan.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa vaksinasi berbayar akan mempercepat keterjangkauan vaksin covid-19 ke masyarakat kaya. Masyarakat yang mumpuni secara penghasilan tidak usah dibiayai oleh pemerintah, sebab beban pemerintah sudah sangat oveloaded.

“Vaksinasi berbayar akan mempercepat keterjangkauan vaksin covid-19 ke masyarakat kaya. Masyarakat yang mumpuni secara penghasilan tidak usah dibiayai oleh pemerintah, sebab beban pemerintah sudah sangat oveloaded”, ujar Frandy J.P.