Papua saat ini memiliki status otonomi khusus berdasar Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provonsi Papua Barat adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan (service), dan akselerasi pembangunan (acceleration development), serta pemberdayaan (empowerment) seluruh masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, terutama orang asli Papua. Harapan dari adanya kebijakan ini tentu untuk dapat mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan provinsi lainnya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan masyarakat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai akibat dari penetapan Otonomi Khusus ini, maka ada perlakuan berbeda yang diberikan Pemerintah kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dengan kata lain, terdapat hal-hal mendasar yang hanya berlaku di kedua provinsi tersebut dan tidak berlaku di provinsi lain di Indonesia. Seiring dengan itu terdapat pula hal-hal yang berlaku di daerah lain yang tidak diberlakukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 

Pemberian Otonomi Khusus bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang adil dan sejahtera di Tanah Papua. Harapannya Papua dan Papua Barat menjadi provinsi yang seimbang dan setara dengan provinsi lainnya. Namun demikian, harapan itu hingga kini belum sepenuhnya tercapai secara optimal, karenanya diperlukan revisi terhadap UU a quo.  Revisi dibutuhkan agar penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Otsus di Papua dan Papua Barat jauh lebih sempurna dibandingkan yang telah berjalan selama ini.

Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) menugaskan Pemerintah untuk merumuskan ulang Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) usulan Fraksi PDI-Perjuangan Nomor 17 mengenai pembentukan Badan Urusan Otonomi Khusus Percepatan Pembangunan Wilayah Papua.

Terdapat beberapa poin permasalahan yang dibahas oleh Pemerintah dan Pansus terkait RUU ini. Isu yang menjadi sorotan yaitu soal pengelolaan keuangan dan pemekaran wilayah Provinsi. Namun tidak menutup kemungkinan hanya permasalahan itu saja yang dibahas. Artinya yang akan diperbaharui atau direvisi dalam Undang-Undang Otonomi Khusus ini tidak hanya berkutat pada pasal-pasal terkait dua isu itu, tetapi bisa juga menyentuh pasal-pasal yang lain, tergantung dari kesepakatan para stakeholders.  

Kesimpulan dari hasil rapat dengan tim Pansus DPR, yakni untuk mempercepat tujuan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat maka Pansus DPR RI bersama dengan Pemerintah menggali aspirasi masyarakat yang berkembang untuk membahas revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tidak terbatas hanya pada 2 (dua) permasalahan yang ada.

Ketua Pansus Otsus Papua mengusulkan perumusan ulang DIM tersebut dengan mengadopsi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat ke dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pihaknya juga meminta agar Inpres tersebut dimasukkan ke dalam RUU agar dapat disahkan dalam undang-undang dan tetap berlaku sampai pemerintahan Presiden selanjutnya.

Pengadopsian Inpres dimaksudkan agar tercipta kepastian, regulasi yang jelas dan jaminan hukum dalam pelaksanaan Otsus Papua ke depannya. Mengingat, UU Otsus ini nantinya akan diperpanjang beberapa tahun ke depan. Untuk itu RUU Otsus Papua sangatlah penting untuk mempercepat pembangunan di Papua dalam segala aspek kehidupan masyarakat Papua dan Papua Barat.[*]

Ayu S, Penulis adalah kontibutor Semarak News