ZONA-DAMAI.COM – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 diperpanjang kembali hingga 2 Agustus mendatang.

Kebijakan itu disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada Minggu, 25 Juli.

Sejak PPKM diberlakukan, bantuan sosial terus digencarkan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Kementerian Sosial RI terus menyalurkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok selama pemberlakuan PPKM.

Menteri Sosial Risma dan jajarannya juga secara intensif turun dan mengecek langsung dalam proses penyaluran bantuan sosial di sejumlah daerah.

Tindakan pengecekan lapangan dilakukan untuk dapat memastikan masyarakat yang terdampak pandemi mendapatkan bansos sesuai dengan ketentuan.

Dan pula, tindakan tersebut untuk menghindari serta menutup celah perbuatan korupsi bantuan sosial.

Mensos Risma juga membeberkan tiga langkah strategis untuk mencegah korupsi dalam penyaluran bantuan sosial.

Seperti dilansir dari postingan instagram @kemensosri yang diunggah pada 27 Juli 2021.

1. Sinkronisasi dan pemadanan data penerima bantuan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri

Hal ini dilakukan bertujuan agar bantuan sosial yang diberikan dapat tepat sasaran kepada penerima yang telah terdata.

2. Memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan dari tunai menjadi non tunai

Bantuan sosial seperti eksisting seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Disalurkan melalui mekanisme non tunai yakni melalui Bank Himpunan Milik Negara (Himbara).

3. Menggunakan teknologi berbasis digital untuk menyiapkan aplikasi belanja bagi penerima bantuan

Untuk dapat meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi alat kontrol dalam penggunaan bantuan sosial.***