ZONA-DAMAI.COM – Masyarakat yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetap bisa vaksin gratis dari pemerintah dengan cara berikut ini.

Sebelumnya, vaksin gratis dari pemerintah hanya untuk warga yang memiliki NIK.

Akan tetapi kini, masyarakat tanpa NIK juga bisa memperoleh vaksin gratis.

Pemerintah telah memutuskan bahwa penduduk Indonesia yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetap dapat memperoleh vaksin gratis.

Vaksin gratis diberikan pemerintah kepada penduduk Indonesia biasanya dengan mendaftarkan data diri termasuk NIK.

Data diri penduduk Indonesia yang dibutuhkan untuk vaksin gratis biasanya berupa nama, alamat, dan NIK.

Dalam mempercepat pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 maka pemerintah memberikan kemudahan memperoleh vaksin gratis.

Bagi warga negara Indonesia yang belum memiliki NIK tetap dapat ikut program vaksinasi masal.

Vaksin gratis diberikan termasuk kepada masyarakat Indonesia yang belum memiliki NIK seperti kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, penghuni lembaga permasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB), dan masyarakat lain.

Dalam kebijakan terbarunya, pemerintah telah memutuskan untuk bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Disdukcapil akan mendukung program vaksinasi untuk penduduk tanpa NIK.

Masyarakat hanya perlu datang karena akan ada petugas Disdukcapil di lokasi vaksinasi masal yang disepakati.

Adanya Disdukcapil di tempat vaksinasi membuat masyarakat yang tidak memiliki NIK tetap dapat dilayani.

Secara resmi pemerintah mengeluarkan Surat Edaran nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki NIK.

“Surat edaran itu dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat drg. Widyawati, MKM.

Kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK dapat dioptimalkan ketersediaannya.

Keberhasilan program vaksinasi masal membutuhkan optimalisasi dukungan pelaksanaan dari pemerintah daerah.

Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibutuhkan untuk menekan penyebaran virus Covid-19.

Apabila kebutuhan vaksin dan logistik terkait vaksinasi Covid-19 masih belum mencukupi, Dinas Kesehatan dapat mengajukan usulan.

Usulan terkait kebutuhan dan logistik vaksinasi diberikan kepada Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga penduduk Indonesia tanpa NIK tetap bisa dapat vaksin gratis.***