Dalam pengumuman yang dilakukan pada Senin (9/8/2021) malam, pemerintah memutuskan untuk melakukan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adapun rinciannya: PPKM (Level 2-4) untuk Pulau Jawa-Bali diperpanjang pada 10-16 Agustus 2021 ; PPKM (Level 2-4) untuk Luar Pulau Jawa-Bali diperpanjang pada 10-23 Agustus 2021.

Melansir covid19.go.id, perpanjangan ini berdasarkan evaluasi penerapan PPKM sepanjang 2-9 Agustus 2021 yang menunjukkan tren kasus dan perawatan rumah sakit di Pulau Jawa-Bali mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Selanjutnya, evaluasi penerapan PPKM di Pulau Jawa-Bali akan dilakukan setiap 1 minggu sekali, sedangkan untuk Luar Pulau Jawa-Bali dilakukan tiap 2 minggu sekali. Untuk pulau Jawa-Bali terdapat 26 kabupaten/kota yang turun dari Level 4 ke Level 3. Sementara di Luar Pulau Jawa-Bali PPKM Level 4 tetap diterapkan di 45 Kabupaten/Kota.

Kebijakan tersebut rupanya didukung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dirinya berharap agar perpanjangan tersebut dapat menurunkan penyebaran kasus Covid-19 yang saat ini sudah melandai di Ibu Kota.

Sementara itu Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia juga mendukung kebijakan pemerintah untuk memperpanjang PPKM. Shinta Kamdani selaku Wakil Ketua Umum KADIN mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh pengusaha anggota KADIN hingga ke daerah untuk mengikuti aturan PPKM level 4. Dirinya juga menyebutkan bahwa KADIN akan memberikan bantuan kepada negara melalui pelaksanaan vaksinasi gotong royong, rumah oksigen, obat-obatan dan sebagainya.

Pada kesempatan berbeda, kebijakan tentang perpanjangan PPKM juga mendapat dukungan dari Forum Solidaritas Kemanusiaan (Forum SK) yang diprakarsai oleh tokoh nasional, guru besar, pegiat sosial dan profesional, Guru Besar UGM dan Unsrat mendukung pemerintah memperpanjang PPKM dengan alasan kemanusiaan. Prof Baiquni anggota Forum SK selaku guru Besar UGM menuturkan, serangkaian kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk membatasi mobilitas masyarakat memang dilematis tetapi hal tersebut perlu dilakukan agar dapat meminimalisir penularan covid-19. Apalagi dengan munculnya virus corona varian delta.

Disisi lain ada juga kelompok masyarakat yang berbeda pemikiran dengan kebijakan tersebut, seperti Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan PPKM Level 4 telah memberikan dampak berlapis karena perusahaan tidak lagi memiliki cadangan kas. Di tengah menurunnya kegiatan ekonomi yang drastis, perusahaan tetap menanggung beban untuk membayar tarif listrik minimal. “Bantuan yang selama ini diberikan terhadap perusahaan terdampak tidak membantu. Memang semua orang ingin bebannya diringankan. Tapi problemnya korporasi yang menghadapi masalah malah tidak tersentuh signifikan, seperti listrik,” ujar Haryadi.

Haryadi memberikan contoh pengusaha di sektor pusat perbelanjaan yang usahanya ditutup selama PPKM Level 4. Para pelaku usaha di bidang itu tetap harus membayar tarif listrik minimal, padahal tempat usahanya hampir tidak beroperasi. Pengusaha sejatinya telah mengajukan keringanan pembayaran tarif listrik sejak tahun lalu, namun pemerintah tidak memberikan respons. “Jadi kami minta jangan sampai ada pemutusan sambungan listrik,” ujar Haryadi. Selain tarif listrik minimal, Haryadi mempertanyakan pungutan penerangan jalan umum atau PJU sebesar 5 persen. Dalam situasi sulit, ia mengungkapkan seharusnya pemerintah tidak membebani pengusaha dengan pungutan tersebut. (*)