Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua makin intens melakukan aksi kekerasan dengan menyerang warga sipil maupun petugas keamanan yang terus menimbulkan korban jiwa. Kejadian terbaru KST menyerang rombongan tim peninjau pemulihan Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, dan menewaskan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Nugraha Karya.

Dari rentetan kejadian penyerangan yang dilakukan KST, dukungan untuk melakukan penumpasan KST pun terus berdatangan. Termasuk dari DPR yang menganggap aksi-aksi yang dilakukan KST sudah di luar batas kemanusiaan dan harus segera dilakukan pengejaran secara masif.

“TNI-Polri harus melakukan pengejaran, khususnya ke ex desertir. Penembakan ini terlihat memang Kabinda sudah di-marking. Yang punya pengetahuan dan skill ini paling tidak punya kemampuan menembak di atas rata-rata,” kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi.

Menurut Bobby, dalam upaya penumpasan KST, TNI-Polri selama ini sangat berhati-hati. Termasuk dalam upaya melakukan operasi keamanan dan ketertiban di Papua. Karena itu tidak heran hampir tidak ada isu HAM yang menerpa dua institusi tersebut belakangan ini.

Ia menilai, instruksi Presiden Joko Widodo kepada TNI- Polri untuk menindak tegas KST, bisa diartikan perintah untuk penambahan personel dan operasi keamanan. DPR pun mendukung penuh sikap presiden, termasuk jika dilakukan operasi penumpasan KST.

Selain tindakan tegas terhadap KST di Papua, Bobby menilai perlu evaluasi patroli dan operasi pengejaran. Dengan demikian maka diyakini akan mempersempit ruang gerak KST.