Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi, memastikan pemerintah bakal kembali memakai data kematian Corona (COVID-19) setelah dirapikan terlebih dulu. Jodi menyebut data indikator kematian dalam asesmen level PPKM hanya tidak dipakai sementara waktu.

“Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian,” kata Jodi, Rabu (11/8/2021).

Jodi mengatakan kesalahan data indikator kematian ini terjadi karena adanya keterlambatan laporan lantaran data yang menumpuk dan dicicil. Kondisi ini, kata dia, bisa menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah.

“Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah,”.

Tak hanya itu, dia menyebut selama lebih dari 21 hari kemarin banyak kasus aktif yang juga tidak ter-update. Sehingga pemerintah, menurutnya, akhirnya mengambil langkah untuk menghilangkan dahulu angka kematian agar diperbaiki lebih dulu.

“Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan di-include (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi,” jelasnya.

Sementara itu Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito memastikan tak ada daerah yang bermaksud untuk menyembunyikan data kasus kematian akibat Covid-19. Menurutnya, perbedaan data kasus yang terjadi saat ini disebabkan karena input data dari daerah yang tak aktual atau real time.

“Tolong dipahami bahwa tak ada daerah yang bermaksud menyembunyikan data. Pemerintah berupaya keras untuk menginput data secara aktual, namun masalah ini tak bisa diselesaikan dalam semalam,” jelas Wiku saat memberikan keterangan pers kepada media internasional, Kamis (12/8/2021).

Wiku menjelaskan, penghilangan data kematian pada indikator asesmen PPKM di Jawa dan Bali hanya keputusan sementara untuk mendapatkan data yang valid. Sehingga, pemerintah dapat memutuskan kebijakan secara tepat.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pun tengah fokus meningkatkan interoperabilitas data nasional. Namun, sinkronisasi dan harmonisasi data secara aktual di beberapa daerah menjadi tantangannya. Apalagi, lanjutnya, tiap daerah memiliki sistem yang berbeda. Kondisi inipun dinilai akan menyebabkan keterlambatan dalam menginput data.

“Tantangan ini pun akan menyebabkan keterlambatan (data),”.

Karena itu, pemerintah melakukan perbaikan data untuk menyelesaikan masalah ini. Upaya sinkronisasi data ini membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Wiku pun menegaskan, pemerintah belum mengetahui kapan proses sinkronisasi dan perbaikan data kematian ini akan selesai.

“Kami belum tahu. Tapi melihat situasi dari lonjakan kasus dan banyak keterlambatan pelaporan data kematian dari beberapa daerah, maka kami perlu memperbaiki masalah ini dengan berkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki data dan sistem yang tidak sinkron,” jelas Wiku.

Meskipun begitu, Wiku memastikan pemerintah akan segera menggunakan indikator data kematian dalam asesmen kebijakan PPKM setelah sinkronisasi data selesai dilakukan.

“Semoga segera ketika sistemnya sudah diperbaiki, maka kami akan menggunakannya sebagai indikator. Tapi kami tetap melaporkan data kematian ke publik tiap hari,” kata Wiku. (**)