Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menetapkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2022 adalah sebesar Rp321 triliun atau lebih rendah dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp744,45 triliun.

“Untuk PEN Rp321 triliun. Tentu ini yang kita sebutkan responsiveness dan fleksibilitas apabila COVID-19 melonjak kita bisa melakukan realokasi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 di Jakarta, Senin (16/8/2021).

Sri Mulyani mengatakan belanja PEN 2022 tersebut melingkupi bidang kesehatan, perlindungan masyarakat, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Imbal Jasa Penjaminan (IJP) , pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi dan ketahanan pangan.

Dalam hal ini pandemi masih akan menjadi faktor untuk melanjutkan vaksinasi sekaligus klaim-klaim pasien yang terus berlangsung sampai tahun depan, termasuk insentif tenaga kesehatan dan pengadaan obat.

Sri Mulyani menuturkan anggaran PEN 2022 sebesar Rp321 triliun bersifat fleksibel karena pemerintah dapat melakukan realokasi dan refocusing jika terjadi peningkatan kasus COVID-19.

Ia menjelaskan alokasi anggaran untuk PEN ini meliputi pengalokasian yang memang untuk PEN serta realokasi dan refocusing anggaran dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai bagian dari upaya pemulihan.

“Ini sifatnya memang selalu indikatif karena kalau kita sajikan adalah yang betul-betul untuk PEN plus PEN dari belanja K/L yang ditandai sebagai bagian dari pemulihan ekonomi,” jelas Sri Mulyani.

Oleh sebab itu ia meminta agar K/L harus benar-benar menggunakan anggaran belanja mereka untuk program-program yang prioritas sesuai rencana kerja pemerintah.

Meski demikian, ia menegaskan K/L tetap harus fokus pada reformasi dan pelayanan publik mengingat fleksibilitas defisit APBN di atas 3 persen akan segera berakhir pada 2023.

“Jika ekonomi baik dan COVID-19 bisa terjaga dan terkendali maka kita akan terus bisa melakukan program-program yang tidak perlu harus melakukan refocusing,” ujarnya.

Menkeu juga menyebutkan bahwa realisasi anggaran PEN 2021 diproyeksikan sebesar Rp723,7 triliun atau 97,2 persen dari pagu Rp744,45 triliun.

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi sampai akhir 2021 akan tetap positif berkisar 3,7 persen sampai 4,5 persen year on year.

“Pada kuartal II-2021, pertumbuhan ekonomi telah pulih tumbuh positif 7,07 persen. Secara keseluruhan, proyeksi kami masih positif di kisaran 3,7 sampai 4,5 persen year on year,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (20/8/2021).

Pemerintah meneruskan inisiatif kebijakan menyesuaikan dengan perkembangan COVID-19. Airlangga mengatakan pemerintah tidak membuat satu kebijakan yang diterapkan merata kepada seluruh daerah di Indonesia karena kapasitas dan budaya setiap daerah yang berbeda satu sama lain.

Di samping itu, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli warga yang terdampak kebijakan untuk mengendalikan penularan COVID-19.

“Kami telah memperkenalkan langkah-langkah untuk menghindari tekanan ekonomi yang lebih dalam sambil mengendalikan penyebaran pandemi serta membantu mereka yang terkena dampak melalui pemberian bansos,” kata Airlangga. (**)