Polisi menyebut KST dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) diantisipasi sebagai ancaman utama saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada Oktober mendatang.

Kedua hal tersebut nantinya diantisipasi melalui simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) jelang gelaran kegiatan.

“Ancaman utama yang ada di Provinsi Papua adalah gangguan dari KKB dan KKP, perlu diantisipasi juga aksi demonstrasi yang ditunggangi oleh KNPB untuk mencoba menggagalkan atau membuat rusuh pada saat pelaksanaan PON XX Papua,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal.

Ahmad menerangkan aksi kelompok tersebut diantisipasi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua untuk menjaga setiap kegiatan dari kemungkinan terburuk yang dapat terjadi.

Selain itu, kata dia, kepolisian juga telah menyiapkan mekanisme pengawalan dan pengaturan arus lalu lintas agar dapat dipahami oleh seluruh personel saat simulasi Sispamkota dilaksanakan. Kegiatan itu, kata dia, akan dilakukan pada Selasa (7/9) mendatang.

Direktorat Lalu Lintas, kata dia, akan menyoroti pengawalan kontingen setibanya di Papua untuk menghindari kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga pemalangan jalan oleh masyarakat setempat yang menolak kegiatan.

“Persoalan yang diangkat adalah bagaimana cara dari tim pengamanan untuk melakukan penanganan terhadap warga yang melanggar Prokes,” sebut Ahmad.

Sebagai informasi, PON dipastikan akan digelar sesuai rencana pada 2-15 Oktober mendatang. Namun demikian, pemerintah belum memutuskan apakah kegiatan tersebut akan dilakukan dengan atau tanpa penonton.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyatakan bahwa pihaknya akan mengerahkan sekitar 6 ribu pasukan untuk melakukan pengamanan selama kegiatan PON berlangsung.

Mereka akan disebar di 4 Kabupaten/Kota yang menjadi tuan rumah pelaksanaan PON, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Timika dan Merauke.