Segala langkah yang diperlukan terus dilakukan pemerintah untuk memperkuat keamanan jaringan data rahasia termasuk meningkatkan teknologi dan keahlian SDM. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong tranformasi digital.

Dalam kaitan ini, Pemerintah menerapkan sistem keamanan super atau super security pada sejumlah perangkat termasuk aplikasi PeduliLindungi guna mengantisipasi kebocoran data pribadi pengguna.

“Keamanan data pribadi adalah perhatian utama pemerintah, termasuk keamanan jaringan atau super security,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, Anas Ma’ruf.

Sistem keamanan super itu diterapkan pada perangkat server di Pusat Data Nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berkaitan dengan celah keamanan siber sepeti isu peretasan oleh hacker China, Juru Bicara BSSN, Anton Setiawan, menjelaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi pantauan BSSN, terutama karena Insikt Grop ternyata sudah menyampaikan laporan peretasan tersebut beberapa waktu lalu.

Senada dengan hal itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian menyampaikan diperlukan peran pemangku kepentingan dalam upaya mendukung strategis keamanan siber nasional Republik Indonesia.

Ada empat pemangku kepentingan yang perlu mendukung keamanan siber nasional diantaranya pemerintahan, pelaku usaha, pihak akademisi, dan juga peran dari komunitas.

“Adapun peran pemerintah yaitu mengembangkan kebijakan strategi dan regulasi terkait pembangunan keamanan siber di Indonesia dan memegang peran kepemimpinan dalam hal formulasi dan implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN),” pungkasnya.