Pada tanggal 2 September – 2021,empat prajurit TNI gugur  dalam penyerangan di Persiapan (Posramil) Kisor di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat . Keempat prajurit yang gugur tersebut adalah Serda Amrosius, Praka Muhammad Dhirhamsyah, Pratu Zul Ansar dan Lettu Inf Dirman. Selain empat prajurit yang meninggal, dua prajurit lainnya yang mengalami serangan berupa pembacokan yaitu Pratu Iqbal dan Sertu Juliano. Oleh karena itu, mereka harus dibawa ke pengadilan, karena melanggar HAM berat.

Penyerangan itu dilakukan  dengan menggunakan parang, panah dan sebuah pucuk senjata dan senjata rakitan.  Adapun, serangan ini  diduga dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Kisor, salah satu kelompok teroris bersenjata di Papua yang juga sudah disebut sebagai kelompok teroris oleh  Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Prof Mahfud MD.

Pengamat masalah keamanan dan politik yang juga dosen Magister Ilmu Politik FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dr. Sri Yunanto, memberi catatan terhadap insiden yang beberapa kali dilakukan oleh kelompok bersenjata yang sudah diklasifikasikan sebagai teroris.

“Kekerasan ini merupakan bukti masih adanya ancaman keamanan yang riil di Papua yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Ini adalah realitas. Jadi kelompok Teror itu juga mengahncurkan perdamaian dan melanggar HAM.  Kekerasan yang dilakukan oleh siapapun  di Papua harus dihentikan dan perdamaian harus menjadi prioritas utama bagi Papua. Perdamaian menjadi landasan bagi kelanjutan pembanguanan Papua terutama Pasca disahkannya revisi  UU Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat pada tanggal 15 –Juli -2021,” kata Sri Yunanto kepada Mata Indonesia News, Kamis 9 September 2021.

Sri Yunanto juga menegaskan bahwa kekerasan yang menewaskan Prajurit TNI ini merupakan warning kepada semua pihak. Tidak hanya aparat keamanan Polri dan TNI melainkan kepada pemerintah daerah Papua dan Mayarakat Papua.

“Maka langkah pencegahan dan penindakan harus dilakukan secara simultan terutama menjelang perhelatan Pekan Olah Raga Nasional (PON) tanggal 2-15 Oktober 2021. PON yang diselenggarakan di Papua mempunyai makna yang penting bagi masayarakat Papua, juga bangsa Indonesia,” kata Sri Yunanto.

Salah satu upaya penting agar PON berjalan dengan lancar dan sukses yaitu dengan menciptakan suasana yang damai, aman ,nyaman dan kondusif terbebas dari ancaman keamanan seperti serangan dari kelompok bersenjata yang menewaskan 4 prajurit TNI dan melukai 2 orang lainnya.

Sementara itu, Sri Yunanto juga mengharapkan semua pihak mulai dari tokoh masyarakat, tokoh tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh lainnya yang tergabung dan Majelis  Rakyat Papua (MRP) bisa menyadarkan oknum oknum yang akan melakukan kekerasan.   

“Namun demikian jika ada kelompok bersenjata tetap bersikeras “die hard” maka negara tidak boleh kalah dengan kelompok menciptakan gangguan keamanan. Aparat keamanan Polri dan TNI harus mengambil langkah-langkah yang terukur dan efektif agar kekerasan tidak terluang lagi,” kata Sri Yunanto.

Maka ia menambahkan supaya institusi kemanan seperti Polri, TNI dan BIN harus mengambil langkah-langkah taktis, efektif dan terukur untuk mengamankan jalannya PON. Sehingga insiden keamanan yang menewaskan 4 prajurit TNI dan sebelumnya beberapa prajurit TNI dan Polri, termasuk Kabinda Papua Brigjend Dhany Putu.

Dosen Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammdiyah ini  mendukung sepenuhnya penambahan  6.000 personel Polri-TNI untuk mengamankan sekitar 20.000 orang yang akan hadir di Papua sebagai peserta dan tamu pada perhelatan PON XX.

“Hal yang perlu diperhatikan secara hati-hati yakni langkah-langkah keamanan bisa dilakukan secara akurat dan terukur terhadap kelompok-kelompok bersenjata. Target operasi keamanan tidak boleh menyasar kepada kelompok sipil yang tidak bersenjata. Apabila hal itu terjadi bisa berpotensi menambah polemik terkait isu pelanggaran HAM yang saat ini masih menjadi concern semua pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” kata Sri Yunanto.