Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuat postingan (curhat) di Instagram pribadinya, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa, (21/9/2021).

Dalam curhatnya Anies mengatakan, senang bisa membantu tugas KPK memberikan keterangan dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi terkait dengan sangkaan kasus korupsi di Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Dalam kalimat penutupnya Anies menyatakan semoga keterangan dan penjelasan yang disampaikan bermanfaat membantu menuntaskan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan tanah di Munjul pada Selasa, (21/9/2021).

KPK memanggil Anies Baswedan untuk tersangka mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan (YRC) dan kawan-kawan.
Perbuatan para tersangka tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Pada hari yang sama, tidak hanya Anies yang menjalani pemeriksaan di KPK terkait Tanah di Munjul Jakarta Timur, Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Marsudi juga diperiksa.
Pria yang akrab disapa Pras itu mengaku tanggung jawabnya hanya mengesahkan anggaran, sedangkan pelaksanaannya ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Oleh karena itu, politikus PDI Perjuangan ini menegaskan dugaan korupsi ini tidak mengarah ke DPRD DKI Jakarta. Pras menegaskan dugaan permainan culas ini murni dilakukan oleh para tersangka.

“Itu eksekutif harus bertanggung jawab,” tegas Pras di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Dugaan korupsi yang “menyeret” Anies terkait transparansi anggaran tidak hanya pada saat ini saja.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Wiliam Aditya Sarana pernah menyebutkan bahwa selama tiga tahun memimpin DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan dinilai belum bisa meningkatkan sistem transparansi anggaran.

“Saya melihat ada kemunduran transparansi anggaran. Itu menjadi perhatian kami,” kata Wiliam dalam diskusi virtual, pada (15/10/2020) tahun yang lalu.

William pada tahun 2019 juga pernah mempertanyakan anggaran fantastis di Dinas Pendidikan DKI untuk pembelian lem aibon Rp82 miliar pada rencana plafon anggaran 2020.

Walliam menjelaskan, anggaran adalah tulang punggung kebijakan pemerintah sehingga harus diinformasikan ke publik sejak awal pembahasan. Sayangnya, kata dia, Anies tidak memberi keterbukaan anggaran yang dibahas sejak awal pembahasan.

William lalu membandingkan Anies dengan gubernur sebelumnya. Pada era kepemimpinan Ahok, pembahasan anggaran DKI dibuka sejak pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Saat ini, pemerintah DKI baru mengunggah rencana penggunaan anggaran setelah KUA-PPAS ditetapkan dalam e-budgeting.

“Seharusnya rancangan anggaran dipublikasi di tahapan proses, apalagi KUA-PPAS yang menentukan pagu anggaran,” kata dia.

Sulit Menyisir

Sikap tidak transparan Anies ini menyulitkan DPRD DKI dalam mengawasi anggaran Pemprov DKI. Selain itu, DPRD DKI juga kesulitan menyisir anggaran satu per satu karena tak dipublikasi di e-budgeting. Ekskutif hanya memberikan dalam bentuk fisik salinan cetak atau PDF.

Kesulitan lainnya, kata William, dokumen itu diberikan dalam waktu yang mepet sehingga legislator tak maksimal dalam menelitinya.

“Dokumen diberi dua hari sebelumnya, bahkan 15 menit sebelum rapat dimulai. Kita sisir saat itu juga,” terang dia.

Tidak cuma para legislator, masyarakat pun sulit terlibat dalam mengawasi anggaran. DPRD dan masyarakat, kata William, seakan hanya diminta untuk menerima anggaran yang telah dibahas dengan pemerintah dan DPRD saja.

“Padahal penting untuk dipublikasi semua tahapan. Ini uang masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan dengan publikasi,” ucap William.

Ketertutupan Anies soal anggaran ini dinilai berimbas pada semua program yang telah dicanangkan. Sebab, jika anggaran itu tidak jelas peruntukannya maka program yang telah dicanangkan bakal berantakan.

“Jika anggarannya tidak jelas, peruntukannya tidak jelas, boros, maka apapun kebijakannya, sebaik apapun perencanaanya, semuanya akan tidak efisien dan pada akhirnya masyarakat tidak bisa melaksanakan pembangunan,” imbuh William.

Sebagaimana pemberitaan saat ini, di masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang tinggal satu tahun, hingga Oktober 2022 Anies terkesan lebih memprioritas penanganan Covid-19.

Anies beralasan penanganan Covid saat ini, menjadi masalah mendasar di Jakarta. Menurutnya, jika Covid terkendali maka perekonomian bisa bergerak kembali,” ucap Anies beberapa waktu lalu.

Padahal penanganan covid-19 tidak hanya oleh Anies sendiri saja, tetapi juga dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, sebaiknya Anies fokus menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan baik. Bukan membanggakan hal-hal yang bukan usahanya sendiri, seperti penanganan masalah Covid-19 ini. (**)