JAKARTA – Para tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, meminta jaminan dari pihak berwenang agar mereka dapat menjalankan tugas dengan aman. Permintaan ini muncul setelah serangan terhadap Puskesmas di distrik Kiwirok oleh kelompok bersenjata yang menyebabkan meninggalnya seorang nakes, serangan pertama yang dilaporkan terhadap fasilitas kesehatan di Papua.Pelayanan kesehatan di kabupaten itu disebut sudah kembali berjalan setelah sempat terhenti.

Ketua asosiasi dokter di Papua menyebut konflik bersenjata di distrik Kiwirok telah menghambat berbagai program kesehatan di wilayah itu. Senin kemarin (20/09), empat nakes dari distrik Kiwirok mendatangi kantor Komnas HAM di Jayapura. Mereka menceritakan kembali situasi yang mereka alami dan meminta Komnas HAM memfasilitasi pertemuan dengan Kapolda Papua, kata Frits Ramandei, perwakilan Komnas HAM di Papua.Frits mengatakan, Komnas HAM juga memfasilitasi para nakes untuk menyampaikan harapan mereka pada Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang melalui kepala Dinas Kesehatan.

“Harapan mereka, yang terpenting adalah bagaimana satu teman mereka yang meninggal dunia bisa dievakuasi untuk proses pemakaman, sedangkan satu yang sampai saat ini belum ditemukan, diketahui bagaimana nasibnya. “Dan mereka memohon supaya kejadian seperti ini tidak menimpa teman-teman mereka di distrik-distrik yang lain,” kata Frits. Menurut Frits, para nakes masih dalam kondisi syok sehingga tidak mau berbicara kepada wartawan, namun mereka “cukup tegar”.

Sembilan tenaga kesehatan yang bertugas di distrik Kiwirok dievakuasi ke Jayapura pada Jumat (17/09), dan semuanya disebut sedang dalam penanganan medis dan psikologis. Aparat TNI masih berusaha mengevakuasi jenazah suster Gabriella Meilani dan menemukan seorang nakes yang hilang. Sementara itu, tenaga medis di 34 distrik dan 277 kampung dilaporkan telah ditarik ke ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang, Oksibil, karena kekhawatiran akan keselamatan mereka.

Juru bicara Gubernur Papua, Rifai Darus, mengatakan saat ini pelayanan kesehatan di ibu kota kabupaten sudah kembali berjalan, tetapi belum maksimal. Sementara di distrik Kiwirok belum berjalan. Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia wilayah Papua memberitahukan bahwa seluruh pelayanan kesehatan di wilayah Kiwirok, Oksibil, dan Pegunungan Bintang dihentikan seraya menunggu jaminan keamanan dari pemerintah untuk para tenaga kesehatan yang bertugas.

Disisi lain, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memberikan peringatan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua untuk segera menghentikan aksi brutal yang tidak berkemanusiaan. Terlebih lagi aksi-aksi kejahatan tersebut diarahkan kepada masyarakat sipil, fasilitas layanan publik, fasilitas kesehatan dan pendidikan.

“KKB harus segera menghentikan tindakan yang sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan ini. Aparat penegak hukum harus bertindak dan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tuntas atas serangkaian aksi teror KKB,” kata Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani. Lebih lanjut, Jaleswari menjelaskan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB terhadap tenaga kesehatan ini merupakan pelanggaran serius terhadap UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. (*)