Masa jabatan 272 kepala daerah akan berakhir pada 2022-2023. Nantinya, posisi tersebut akan diisi oleh penjabat sementara sampai jalannya Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, memberikan catatan kepada pemerintah dalam menempatkan penjabat kepala daerah. “Kita berharap pemerintah bisa objektif, bisa juga transparan, harus membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholders politik agar orang-orang yang ditempatkan itu benar-benar orang-orang yang netral,” kata Doli

Senada, Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan bahwa pemerintah pusat dapat menunjuk perwira tinggi TNI atau Polri untuk menjadi penjabat (pj) kepala daerah secara sah.

“Sepanjang penunjukan itu sesuai aturan, ya sah-sah saja untuk dilakukan,” kata Emrus.

Emrus mengatakan, sebelumnya, pemerintah pusat sudah pernah menunjuk TNI/Polri sebagai penjabat kepala daerah. Salah satunya adalah penunjukan dan pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018.

“Kalau dulu pernah dilakukan, kenapa sekarang tidak?” ucap dia.

Penunjukan tersebut, tutur Emrus, telah memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, apabila pemerintah pusat menerapkan hal serupa pada penunjukan penjabat kepala daerah yang akan dimulai pada tahun 2022, maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, seperti dwifungsi TNI/Polri.