Jakarta – Nama dua pejabat dan sejumlah pengusaha Indonesia ditemukan dalam laporan Pandora Papers. Dokumen ini berisi bocoran data finansial dari 14 agen perusahaan cangkang di negara suaka pajak.

Pandora Papers menguak aset rahasia, kesepakatan bisnis, dan kekayaan tersembunyi dari para pejabat dan miliarder, termasuk 30 pemimpin dunia. Dokumen ini juga menampilkan data wali kota, narapidana, megabintang sepak bola, hingga pesohor yang ditengarai mendirikan perusahaan cangkang di negeri bebas pajak.

Konsorsium Internasional Jurnalis Investigatif atau International Consortium Investigative Journalists (ICIJ) memperoleh bocoran data berukuran hampir 3 terabita itu dari sumber anonim. Bersama 600-an jurnalis dari 150 media di 117 negara, Tempo menjadi satu-satunya media di Indonesia yang terlibat proyek kolaborasi Pandora Papers.

Pendirian perusahaan di negara suaka pajak belum tentu mengindikasikan pelanggaran. Banyak pebisnis menggunakannya untuk urusan legal. Namun, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menerangkan perusahaan cangkang dapat dipakai untuk menghindari pajak dalam bisnis yang sah.

“Terjadi praktik base erosion and profit shifting yang dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak,” kata Suryo, dikutip dari Majalah Tempo edisi 4 Oktober 2021.

Ihwal bocoran Pandora Papers ini, Suryo mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan kerja sama internasional untuk menghambat pendirian perusahaan di negara suaka pajak. Kementerian Keuangan telah menjadi anggota Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration yang membagikan informasi tentang modus penyelewengan dalam skema perpajakan internasional.

“Kami tak segan mengambil langkah hukum terhadap perusahaan yang sengaja mengalihkan laba melalui perusahaan cangkang,” kata Suryo.

Nama pejabat Indonesia yang muncul dalam dokumen Pandora Papers ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Airlangga mempunyai dua perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Namun dia membantah mengetahui pendirian maupun transaksi perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands tersebut.

Adapun Luhut tercatat menghadiri rapat direksi perusahaan bernama Petrocapital SA, yang terdaftar di Republik Panama. Luhut tercatat hadir langsung dalam beberapa kali rapat yang berlangsung selama 2007-2010. Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengkonfirmasi kabar bahwa Petrocapital dibentuk di Republik Panama. Menurut Jodi, Luhut hanya menjabat eksekutif Petrocapital selama tiga tahun sejak 2007.

Selain itu, ada pula nama pengusaha Edward Soeryadjaya, yang kini dipenjara karena skandal korupsi pengelolaan duit dana pensiun Pertamina. Dia tercatat menjadi pemilik Ortus Holdings Limited yang berkantor di British Virgin Islands. Pengacara Edward dalam kasus korupsi dana Pertamina, Bambang Hartono, mengaku pernah mendengar kabar tentang perusahaan Edward yang berdiri di luar negeri, termasuk Ortus Holdings. “Tapi perusahaan itu tak pernah disebut dalam kasus dana pensiun Pertamina,” ucap Bambang.

Keluarga Ciputra juga tercatat dalam Pandora Papers, yakni terdaftar memiliki perusahaan di British Virgin Islands. Nama perusahaannya adalah Louve Landing Investments Incorporated dan Great Oriental Holdings Limited. Direktur Utama Ciputra Development, Harun Hajadi, mengatakan tanggapan dari perusahaannya akan dikirim oleh Sekretaris Perusahaan Tulus Santoso. Hingga Sabtu, 2 Oktober lalu, Tulus tak merespons surat wawancara dari Tempo. Ketika keluarga Ciputra disebut memiliki perusahaan cangkang dalam Panama Papers lima tahun lalu, Tulus membantahnya. “Saya kira tidak ada perusahaan itu,” kata dia. (*)