Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah menyiapkan strategi agar sekolah pembelajaran tatap muka (PTM) tidak menjadi klaster penularan Covid-19 terbaru. Ia berkeyakinan, PTM harus segera diselenggarakan.
Menurut dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan mengawal penerapan protokol kesehatan dan surveilans saat sekolah tatap muka.
Untuk penerapan surveilans, Kemenkes melakukan pengecekan secara acak di kabupaten dan kota. Proporsinya 3 sampel guru dan 30 sampel murid dilakukan pengetesan Covid-19. Dari hasil pengambilan sampel tersebut, masih ditemui positivity rate di atas 5%. PTM di sekolah yang bersangkutan harus dihentikan selama dua minggu.
“Minggu lalu kita sudah lakukan pengecekan tersebut memang ditemui positivity rate (tingkat infeksi Covid-19) pada kegiatan pembelajaran itu tetapi bisa dikendalikan,” ujar Budi Gunadi Sadikin, dalam konferensi pers PPKM secara virtual di Jakarta, Senin (4/10/2021).
Menkes Budi menjelaskan, pemerintah akan menutup sekolah yang menggelar tatap muka selama dua minggu jika positivity rate di sekolah tersebut 5%. Penutupan sekolah selama satu minggu jika positivity rate antara 1-5%.
“Sambil kita perbaiki prokes kemudian kita mulai lagi sekolah. Bila positivity rate 1% maka satu kelas akan di karantina sementara yang lain tetap bisa belajar tatap muka,” jelas Budi.
Bila positivity rate di bawah 1% maka mereka yang terinfeksi Covid-19 dan yang melakukan kontak erat akan dikonfirmasi.
Selain itu, Menkes Budi juga menyatakan, pemerintah menyoroti empat hal menjelang pandemi Covid-19 menjadi endemi. Mulai dari implementasi protokol kesehatan, surveilans 3T disiplin, vaksinasi yang cepat dan menyeluruh, serta kesiapan di rumah sakit
Diakui, pihaknya telah melakukan tiga hal sebagai upaya preventif. Terkait implementasi surveilans 3T, termasuk menyusun metode aktif surveilans, untuk sekolah yang melakukan PTM.