Jakarta – Media sosial Twitter belakangan diramaikan dengan tagar #percumalaporpolisi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono pun menanggapi perihal ramainya tagar di media sosial tersebut. Menurut Rusdi, pihaknya mengklaim tidak akan mengabaikan setiap laporan masyarakat yang masuk ke kepolisian.

“Banyak (laporan) diabaikan ya datanya yang mana dulu, yang jelas setiap laporan masyarakat yang memerlukan pelayanan kepolisian di bidang penegakkan hukum pasti ditindaklanjuti,” kata Rusdi di Mabes Polri, Jumat, 8 Oktober 2021.

Dia menjelaskan, pihaknya dalam menindaklanjuti laporan yang masuk dari masyarakat harus didasari dengan alat bukti yang cukup.

“Ketika memang didasari alat bukti dan penyidik berkeyakinan ada satu tindak pidana pasti akan ditindaklanjuti. Tapi kalau satu laporan alat bukti yang menjurus pada laporan tersbut tidak mencukupi dan ternyata penyidik berkeyakinan tidak ada suatu tindak pidana tentunya penyidik tidak melanjutkan laporan tersebut,” ujarnya

Perlu diketahui, berbagai upaya Polri dalam menyediakan percepatan pelayanan kasus masyarakat telah diperbaiki melalui sistem dalam penanganan kasus dengan memaksimalkan teknologi dan menggunakan scientific crime investigation.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, peningkatan profesionalitas Polri dalam menangani laporan masyarakat sangat penting. Selain itu, integritas anggota Polri dengan tidak tebang pilih dalam menangani kasus juga diharapkan masyarakat. “Peningkatan profesionalitas, kecepatan, dan ketepatan dalam menangani laporan masyarakat sangat penting. Selain itu, aparat yang bersih dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus benar-benar diharapkan masyarakat,” kata Poengky

Polri juga sudah memiliki Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam pelaksanaan tugas Polri. “Pentingnya pemahaman terhadap HAM dan pelaksanaannya dalam tugas sehari-hari agar pengaduan terkait kekerasan yang berlebihan (excessive use of force) juga berkurang,” ucapnya. Selain itu, Poengky menilai, Polri telah memperbaiki respons terhadap pengaduan masyarakat. Polri membuat sistem pengaduan yang memudahkan penanganannya dan pengawasannya, misalnya dengan e-Dumas yang berlaku secara nasional. Kemudian, Poengky mengatakan, kinerja Polri terkait penanganan pandemi, penegakan hukum kasus-kasus konvesional, transnasional, dan kasus besar seperti terorisme sudah berjalan cukup baik.

Karena itu, Kompolnas bersama-sama dengan pengawas internal Polri berupaya untuk secepat mungkin memproses pengaduan masyarakat agar keluhan penanganan kasus yang berlarut-larut oleh reskrim dapat diselesaikan secara cepat. (*)