Isu perpanjangan kebijakan otonomi khusus (Otsus) Papua telah sampai pada tahap yang dinanti dan ditunggu khalayak. Panitia Kerja (Panja) Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah menetapkan dana Otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp8,5 triliun pada RUU APBN Tahun Anggaran (TA) 2022, dengan rincian Provinsi papua sebesar Rp5,7 triliun serta Provinsi Papua Barat sebesar Rp2,7 triliun. Selain itu, terdapat dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, air bersih, energi listrik, dan sanitasi lingkungan sebesar Rp4,73 triliun. Penetapan dana tersebut menjadi satu langkah ke depan dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di Papua dan Papua Barat.
Namun, di saat yang hampir bersamaan dengan upaya pemerintah untuk memajukan bumi cenderawasih terganggu oleh eksistensi kelompok separatis dan teroris (KST) yang dalam beberapa waktu terakhir melancarkan aksi dan berdampak pada rasa ketidakamanan masyarakat hingga menimbulkan korban. Beberapa kejadian tersebut menjadi salah satu indikasi adanya pihak yang tak sejalan dengan kebijakan dan dukungan kepada pemerintah Indonesia. Meski dalam pelaksanannya masih perlu dilakukan evaluasi, namun efektivitas kebijakan tersebut hingga kini masih dirasakan sebagian besar masyarakat.
Perlu diakui bahwa realisasi kebijakan Otsus harus terus dikawal agar tidak keluar dari tujuan awal. Seluruh pihak yang terlibat perlu duduk bersama agar hal-hal yang diamanatkan oleh negara tidak terlewatkan dan benar-benar mampu memberi dampak positif dari sisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dana Otsus harus menyelaraskan antara pembangunan sumber daya manusia, pembangunan fisik dan pembangunan infrastruktur. Papua harus terus dibangun dengan pendekatan kesejahteraan, Otsus disusun sebagai kerangka pembangunan bagi Papua. Kebijakan Otsus diharapkan menjadi titik temu, jalan tengah, hingga pintu gerbang dalam upaya penguatan integrasi Papua sekaligus jembatan untuk meniti perdamaian dan membangun kesejahteraan di tanah Papua sehingga mampu sejajar dengan daerah berkembang lainnya.