Jakarta — Awal tahun ini China pernah meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas (migas) di Natuna. Alasannya, kawasan itu masuk wilayah mereka ketika sengketa Laut China Selatan (LCS) memanas.

Hal ini diungkapkan empat sumber yang mengetahui masalah ini kepada Reuters. Laporan terkait hal ini belum pernah dilaporkan sebelumnya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), Teuku Faizasyah menolak mengomentari laporan ini. Faizasyah mengatakan dia tidak memiliki cukup informasi terkait hal itu.

“Saya tidak bisa mengomentari pemberitaan yang menyebutkan adanya protes tersebut karena saya tidak ada cukup informasi rujukan dokumen atau informasi dari pemberi berita,” jelasnya, Kamis (2/12).

Dia menambahkan, komunikasi diplomatik bersifat tertutup.

“Di sisi lain secara faktual proses drilling sudah selesai yang dengan sendirinya merupakan perwujudan kedaulatan Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya dilaporkan, dalam salah satu surat dari diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri RI berisi permintaan agar Indonesia menghentikan pengeboran di anjungan minyak (rig) karena wilayah itu masuk ke dalam wilayah teritorial China, seperti diungkapkan anggota DPR Komisi I Muhammad Farhan yang diberitahu mengenai isi surat tersebut.

“Jawaban kami cukup tegas, kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami,” kata Farhan, dilansir Reuters, Rabu (1/12).

Tiga sumber lain yang diberitahu isi surat itu membenarkan adanya surat tersebut. Dua dari sumber itu bahkan mengatakan China sempat beberapa kali meminta Indonesia menghentikan pengeboran. Kementerian Luar Negeri China, Kementerian Pertahanan dan Kedutaan China di Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Indonesia berpendapat, wilayah sebelah selatan LCS termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif sesuai Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) dan mengubah nama wilayah itu menjadi Laut Natuna Utara pada 2017.

China keberatan dengan perubahan nama itu dan berkeras wilayah itu termasuk dalam klaim mereka di LCS yang berbentuk huruf U dari sembilan garis putus-putus (nine-dash line), kawasan yang tidak memiliki kekuatan hukum menurut Pengadilan Arbitrase di Den Haag pada 2016.

“Dalam surat itu isinya agak mengancam karena itu upaya pertama diplomat China untuk memaksakan agenda nine-dash line terhadap hak kita yang sesuai UNCLOS,” kata Farhan.

Menurut Farhan dan dua sumber itu, para pejabat pemerintah RI merahasiakan masalah ini untuk menghindari konflik dengan China. China dalam surat terpisah juga keberatan dengan latihan tempur TNI dengan militer AS pada Agustus lalu.

Disisi lain, latihan gabungan yang melibatkan 4.500 tentara AS dan TNI itu adalah latihan rutin yang digelar sejak 2009. “Dalam surat resminya, pemerintah China menyatakan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di kawasan,” kata Farhan.

Selama empat bulan berikutnya, kapal Indonesia dan China saling mengamati di kawasan pengeboran dan sering kali masing-masing hanya berjarak 1 nautical mil, menurut analisis dari data identifikasi kapal dan citra satelit dari Asia Maritim Transperancy Initiative (AMTI), proyek yang dikelola Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di AS. (*)