JAKARTA — Pemerintah berencana menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 saat libur Natal 2021 dan tahun baru 2022 untuk menekan mobilitas masyarakat. Pemerintah khawatir peningkatan mobilitas masyarakat di saat libur Natal dan tahun baru memunculkan kerumunan sehingga memicu gelombang ketiga penularan Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia akan berlaku mulai 24 Desember 2021.

Kebijakan tersebut rencananya berlangsung selama lebih kurang satu pekan, yakni hingga 2 Januari 2021. Menurut dia, sudah ada kesepakatan bahwa aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nantinya diseragamkan.

“Kebijakan status PPKM level 3 ini akan berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021,” kata Muhadjir. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan selama libur Natal 2021 dan tahun baru 2022 juga akan dilakukan di sejumlah destinasi.

“Pengetatan dan pengawasan tersebut terutama dilaksanakan di gereja pada saat perayaan Natal, di tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal,” ujar Muhadjir. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan itu dilakukan menyusul keputusan pemerintah yang akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah juga melarang sejumlah kegiatan dalam perayaan libur Natal dan tahun baru. Salah satunya pesta kembang api. “Dalam kebijakan libur Natal dan tahun baru ini, sejumlah kegiatan seperti perayaan pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar sepenuhnya dilarang,” ujar Muhadjir. Namun Muhadjir mengatakan, tidak ada penyekatan selama periode libur Natal dan tahun baru sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet. “Intinya sesuai arahan presiden tidak ada penyekatan (saat libur Nataru). Tidak ada penyekatan, tetapi kita imbau, kita serukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak bepergian, kecuali untuk tujuan-tujuan primer,” kata Muhadjir.

Menanggapi rencana pemerintah menerapkan PPKM level 3 saat libur Natal dan tahun baru tanpa penyekatan, anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay tak mempersoalkan keputusan tersebut. Menurut Saleh, hal itu merupakan upaya pemerintah agar kegiatan ekonomi dapat tetap berjalan. “Jadi arahnya ke situ, arahnya bukan untuk melonggarkan. Jadi kan bukan kontradiktif kalau bukan untuk melonggarkan, kalau arahnya untuk melonggarkan itu baru kontradiktif,” kata dia.

Namun, ia mengingatkan pemerintah konsisten dalam menerapkan aturan PPKM level 3, seperti pembatasan kunjungan di destinasi wisata, hotel, dan pusat perbelanjaan. Saleh mengatakan, konsistensi pemerintah menjadi kunci apakah kebijakan itu dapat efektif mencegah lonjakan kasus Covid-19. “Apakah ini akan efektif atau tidak? Sebetulnya itu efektif atau tidaknya itu tergantung dari implementasinya. Jadi kalau implementasinya dilakukan dengan benar, saya kira itu akan efektif,” kata Saleh. (*)