JAKARTA — Pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah berdampak kepada perekonomian nasional sejak awal Oktober yang lalu. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, perlu masa tunggu sebelum akhirnya aktivitas perekonomian bergerak secara bertahap. Umumnya jika berkaca dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid 2 tahun 2020 lalu dan PPKM di awal tahun ini, masa tunggu bisa berkisar dua sampai empat minggu setelah pelonggaran dilakukan.

“Jadi kalau seandainya kita mengacu pelonggaran di pertengahan agustus seharusnya dampaknya baru bisa terasa idealnya di awal bulan oktober. Menurut saya dia baru bergerak (perekonomian) dampak pelonggaran ini di awal oktober nanti,” ucap Yusuf beberapa waktu yang lalu. Yusuf meminta agar pemerintah dan masyarakat tetap waspada setelah pelonggaran PPKM secara bertahap dilakukan.

Sebab, dalam pelonggaran pembatasan sosial yang pernah dilakukan sebelumnya terdapat kecenderungan masyarakat tidak patuh menerapkan protokol kesehatan. Hal itu juga diikuti tidak adanya penegakan prokes bagi yang lalai menerapkan prokes. “Kita sudah belajar dari pengalaman first wave, second wave. Ini seharusnya menjadi pembelajaran agar protokol kesehatan dan penerapan aturan dan kebijakan bisa tetap konsisten meskipun kasus sekarang sudah turun,” ujar Yusuf.

Yusuf menyebut, pentingnya agar momentum penurunan kasus yang sudah terjadi bisa berlanjut sampai dengan Indonesia tidak mengalami kasus kembali. Tentu untuk sampai pada tahap tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena terdapat sejumlah tantangan penanganan pandemi di luar Jawa-Bali. Penanganan pandemi dari sisi kesehatan dalam hal tingkat vaksinasi, proses tes dan tracing masih ada ruang untuk ditingkatkan. “Karena pemulihan ekonomi hanya bisa terjadi kalau penanganan dari sisi kesehatannya optimal,” ucap Yusuf.

Senada, Ekonom Bank Mandiri, Faisal Rachman mengatakan, penambahan kasus positif Covid-19 harian yang terus menurun mesti ditambah dengan percepatan program vaksinasi. Hal ini tidak hanya untuk sisi sektor kesehatan, tetapi juga untuk pemulihan ekonomi secara umum karena pemerintah dapat melakukan pelonggaran PPKM secara gradual. Ia menilai, pemerintah sudah tepat jika pelonggaran tidak dilakukan secara terburu-buru jadi lebih bersifat hati-hati, gradual dan data dependent.

Hal ini diperlukan untuk menyeimbangkan antara pemulihan ekonomi dan menjaga sektor kesehatan tetap solid daplam mengatasi pandemi Covid-19 yang masih penuh dengan ketidakpastian. “Jika hal ini dapat terus dikelola, maka ke depan (mulai dari kuartal IV 2021) pemulihan ekonomi dapat kembali terakselerasi,” tutur Faisal. (*)