Ilustrasi Gubernur Papua dan Rekening yang Diblokir

zona-damai.com – Seakan belum menerima keputusan KPK yang telah menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Pihak sang gubernur melalui kuasa hukumnya terus berupaya mencari celah dan faktor sebab musabab yang mungkin bisa menjadi pertimbangan berkaitan dengan kasus tersebut. Sayangnya, pencarian celah masalah merembet pada tuduhan adanya isu politisasi dan kriminalisasi. Melalui pernyataannya, Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menyebut politisasi terjadi karena adanya peran dan desakan dari Kepala BIN, Budi Gunawan serta Mendagi, Tito Karnavian. Keduanya disebut pernah meminta Lukas Enembe agar menerima Paulus Waterpauw menjadi Wakil Gubernur Papua. Tak hanya itu, politisasi kali kedua juga disebut dilakukan kembali oleh Mendagri, Tito Karnavian bersama Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Namun karena Paulus Waterpauw tidak mendapatkan rekomendasi dari 9 partai koalisi, akhirnya gagal. Menurutnya, Mendagri hingga kini sengaja mengosongkan posisi wakil gubernur Papua karena calonnya tidak masuk.

Penjelasan Mengapa Wakil Gubernur Papua Tak Diganti Hingga 2024

Sekilas, adanya pernyataan yang muncul dari kuasa hukum Lukas Enembe tersebut mengesankan adanya ketidakberesan dalam tataran penggantian wakil gubernur Papua sepeninggal Klemen Tinal. Ketua DPR Papua Jhonny Banua Rouw pernah menjelaskan bahwa hingga batas waktu pengusulan pengisian jabatan wakil gubernur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, koaliasi partai politik pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2018-2023 belum juga mengusulkan dua nama calon wakil gubernur ke DPR Papua untuk dilakukan proses pemilihan dan pengusulan kepada pemerintah pusat.

Keterkaitan Kepala BIN, Mendagri, hingga Menteri investasi yang disebut menemui Lukas Enembe merupakan bagian dari usulan pemerintah terkait nama calon penerus wakil gubernur Papua. Adanya isu yang disampaikan oleh kuasa hukum Lukas Enembe bahwa kekosongan posisi wakil gubernur disebabkan karena kepentingan Mendagri yang tidak tercapai adalah disinformasi sekaligus penyesatan. Hal yang perlu diluruskan bahwa kekosongan disebabkan karena 9 parpol koalisi pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2018-2023 tak kunjung memberikan nama hingga batas waktu yang ditentukan. Bukan karena ketidaksiapan DPR membuat pansus. Meski kondisi tersebut disayangkan, namun hal tersebut merupakan kewenangan partai politik di tingkat pusat, bukan di provinsi, sehingga semua rekomendasi ada di tingkat pusat, baik untuk calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota serta wakil wali kota, semua rekomendasi dari DPP atau partai di pusat. Partai di provinsi hanya mengusulkan ke pusat.

Meluruskan Opini Sesat Partai Demokrat yang Sedang Bersiasat

Tak hanya dari kuasa hukum Lukas Enembe saja yang mengungkit masalah penerus wakil gubernur Papua. Sebuah pernyataan juga muncul dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief yang secara lugas menyebut bahwa terdapat motif politik dimana status tersangka terjadi setelah Lukas Enembe menolak kursi wakil Gubernur Papua diisi oleh orang pilihan presiden Jokowi.

Merespon hal tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Junimart Girsang menilai bahwa Partai Demokrat sengaja membentuk opini sesat mengaitkan kasus Gubernur Papua dengan isu pengisian kursi wakil gubernur yang hingga saat ini masih kosong. Pernyataan Andi Arief merupakan opini tanpa dalil yang tak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kepada seluruh pihak disarankan agar taat asas dan hukum. Sekali lagi dijelaskan bahwa kekosongan posisi wakil gubernur Papua karena partai politik pengusung belum juga menetapkan nama kandidat pengganti Klemen Tinal hingga batas waktu yang ditentukan.

Mempertanyakan Logika Pendukung Tesangka Korupsi Lukas Enembe

Munculnya aksi unjuk rasa membela tersangka kasus korupsi Lukas Enembe memang menarik untuk dicermati. Beberapa pihak mencoba memaklumi bahwa hal tersebut berkaitan dengan adat atau budaya dimana sang gubernur disebut sebagai tokoh Papua yang harus dilindungi. Namun hal tersebut tak semata menjadi dasar untuk mendukung Ketika orang tersebut bersalah. Karena pada prinsipnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Aparat gabungan TNI-Polri menangkap 14 orang peserta aksi unjuk rasa. Dari tangan mereka diamankan barang bukti kapak, busur panah, bom ikan (dopis), aneka senjata tajam, ketapel, dan minuman beralkohol. Aksi tersebut disebut aneh karena KPK sebagai Lembaga negara harusnya dihormati seluruh warga. Pernyataan pendemo, bahwa Lukas Enembe dikriminalisasi, seolah paham duduk perkara hukumnya. Sedangkan KPK belum memeriksa. Apalagi, terbukti pendemo membawa senjata dan miras. Kuasa hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, mengatakan kliennya siap diperiksa KPK, namun meminta pemeriksaan dilakukan di Papua. Seandainya pihak KPK menuruti permintaan Enembe, bisa menjadi preseden buruk untuk kasus serupa di masa depan. Namun, jika KPK memaksa Enembe diperiksa di Jakarta, tentu harus melalui upaya paksa. Perlawanan hukum oleh orang terduga melanggar hukum, selalu terjadi. Di mana pun. Sebaliknya, negara tidak boleh kalah dalam menegakkan hukum.

Di tangan Lukas Enembe, Dana Otsus RP500 Triliun Tidak Hasilkan Apa-apa

Pernyataan tersebut muncul dari Menko Polhukam, Mahfud MD dalam perkembangan kasus yang menimpa Lukas Enembe. Menurutnya, korupsi menjadi penyebab masyarakat di Papua tetap berada dalam kemiskinan. Pemerintah telah mengeluarkan anggaran Otsus Papua sejak tahun 2001 senilai Rp1000,7 triliun. Namun, anggaran tersebut tidak menjadi apa-apa sehingga masyarakat di Papua hingga saat ini tetap miskin.

Sejak Papua dipimpin oleh Gubernur Lukas Enembe, anggaran dari Pemerintah Pusat sebanyak Rp 500 triliun juga tidak menjadi apa-apa. Ia menduga telah terjadi praktik korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di pemerintah daerah tersebut.

Peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana turut mendukung ketegasan KPK untuk melakukan upaya penjemputan paksa jika Gubernur Papua Lukas Enembe enggan untuk bersikap kooperatif dalam proses penyidikan. Semua pihak yang berupaya menghalangi KPK dalam menjalankan proses penyidikan dapat diproses secara hukum.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)