Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenarkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal pemerintah telah mengeluarkan ribuan triliun dana otsus untuk Papua. Kemenkeu mencatat, sejak 2002 hingga saat ini, total sudah Rp 1.092 triliun digelontorkan pemerintah untuk kesejahteraan Papua.
Data ini diungkap oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo lewat akun Twitternya @prastow. Dia membenarkan pernyataan Mahfud soal dana Papua. “Prof @mohmahfudmd benar dukungan fiskal untuk Papua dan Papua barat cukup besar,” kata Prastowo dalam cuitannya seperti dilihat detikcom, Sabtu (24/9/2022). Prastowo sudah mengizinkan cuitannya dikutip.
Prastowo menjelaskan Rp 1.092 triliun itu diberikan pemerintah sejak 2002 hingga 2021. Dia merinci total dana otsus dan DTI yang diberikan pemerintah sebanyak Rp 138,65 triliun, TKDD sebanyak Rp 702,30 triliun, dan belanja kementerian/lembaga sebanyak Rp 251,29 triliun, n”Kurun 2002-2021, Dana Otsus & DTI mencapai Rp 138,65 Triliun, TKDD sebesar Rp 702,30T, dan belanja K/L sebesar Rp 251,29 triliun,” jelasnya.
“Total Rp 1.092 T. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan Papua,” lanjut dia.
Data Mahfud Dipertanyakan Andi Arief
Sebelumnya, Mahfud Md mengaku kesal lantaran dana Rp 1000,7 triliun yang digelontorkan pemerintah sejak otsus Papua 2001 dimulai hingga era Lukas Enembe tidak jadi apa-apa. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan kebenaran data Mahfud Md.
“Pak Prof @mohmahfudmd kesal dana Otsus Rp 1000,7 T buat rakyat Papua pembangunan tertinggal/dikorupsi. Saya penasaran apa iya?” tanya Andi Arief lewat cuitan di akun Twitternya @Andiarief_ seperti dilihat detikcom, Sabtu (24/9). Andi Arief sudah mengizinkan cuitannya dikutip.
Andi Arief mengatakan, berdasarkan data Menteri Keuangan, dana yang diberikan pemerintah untuk otsus Papua hanya Rp 138,5 triliun. Dia mengatakan Mahfud terkesan mengadu rakyat dengan pemimpin di Papua.
“Data Menkeu total Rp 138,5 T termasuk dana tambahan infrastruktur. Untuk 2 provinsi, Papua/ Papua Barat. Salah data? Kesannya adu rakyat dengan pemimpin Papua, mohon koreksi kalau saya salah data,” ucapnya.