Ketua Umum DPP KNPI Papua Benyamin Gurik

zona-damai.com – Sebuah unggahan video muncul di channel Youtube Suara Papua TV memperlihatkan sekumpulan massa dengan pakaian dan senjata tradisional melakukan ritual tarian, seperti persiapan untuk berperang lengkap dengan yel-yel lantang diteriakkan. Lokasi pengambilan video diperkirakan berada di sekikar kediaman Gubernur Papua, Lukas Enembe di wilayah Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura. Seperti diketahui bahwa ratusan simpatisan masih menjaga ketat rumah sang gubernur hingga radius 400 meter. Para simpatisan meminta KPK untuk melakukan penyidikan di kediaman Lukas Enembe, bukan di Jakarta.

Dalam tayangan video tersebut juga terdapat pernyataan seorang tokoh Ketua DPD KNPI Papua, Benyamin Gurik yang menilai adanya pembunuhan karakater terhadap sang gubernur. Munculnya pernyataan menteri dan tokoh-tokoh di negara Indonesia yang turut masuk dalam kasus tersebut semakin mempertebal citra buruk Lukas Enembe sebagai tokoh Papua, serta secara umum menghina tokoh-tokoh di Papua. Pernyataan yang disampaikan dihadapan simpatisan tersebut bersifat persuasif namun cenderung provokatif, Benyamin Gurik secara tidak langsung sedang membakar emosi para simpatisan agar terus yakin menjaga wilayah sang gubernur sebagai tindakan kebenaran atas dasar solidaritas dan budaya.

Tuduhan Pembunuhan Karakter Menjadi Bentuk Provokasi Massa Simpatisan

Istilah pembunuhan karakter sebenarnya merupakan pengembangan dari kata politisasi dan kriminilasasi yang sebelumnya pernah disampaikan oleh KNPI dalam sebuah press release terkait kasus Lukas Enembe beberapa waktu lalu. Mungkin karena dianggap tidak mempan dan tidak mampu mempertahankan argument dari opini yang diciptakan kemudian dikeluarkanlah frasa pembunuhan karakter sebagai amunisi baru untuk membangkitkan semangat massa dalam menjaga kediaman Lukas Enembe. Bagi mereka, Lukas Enembe bukan saja sebagai Gubernur semata dalam pandangan masyarakat Papua. Namun juga sebagai kepala suku besar dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan ras yang ada di wilayah Papua. Mereka dengan sangat yakin menduga bahwa lembaga KPK sedang bermain dengan kelompok tertentu untuk menghancurkan sang gubernur dengan istilah pembunuhan karakter.

Sebuah logika dangkal dari pihak yang mengaku bagian dari Komite Nasional Pemuda. Sejauh dan sehebat apapun prestasi maupun pengakuan publik terhadap Lukas Enembe, ia tetaplah bagian dari manusia yang dalam keseharian dan tindakannya memiliki unsur kesalahan ataupun kekhilafan. Pada dasarnya, pejabat yang melakukan tindak korupsi sama saja telah berkhianat karena berpotensi menghambat pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Seluruh masyarakat Papua harusnya mendukung penegakan hukum secara tegas terhadap sang Gubernur demi Papua yang lebih baik. Bukan kemudian berpikir secara kaca mata kuda menyatakan dukungan meski apapun yang terjadi dan dilakukan sang Gubernur. Menjadi hal parah jika kemudian isu penyebutan pembunuhan karakter tersebut ternyata juga bagian dari pengkondisian yang dibentuk oleh pihak Lukas Enembe untuk menghambat proses penyidikan. Hal Inilah yang menjadi kewaspadaan bersama. 

Respon Tokoh Papua Kepada Lukas Enembe Agar Tak Jadi Pengecut

Banyak pihak yang sebenarnya berada pada posisi pemerintah mendukung agar sang gubernur mau diperiksa. Dukungan tersebut juga didasari sebagai upaya untuk membangun wilayah serta menghindari citra jelek kepemimpinan di tanah Papua.

Tokoh adat Sentani, Boas Assa Enoch mendorong Lukas Enembe agar bela diri sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai pejabat harus memegang amanah dan taat kepada hukum. Jangan sampai mengkhianati dengan melakukan perbuatan yang melawan hukum. Ia juga menyayangkan sikap Lukas yang tak berjiwa besar usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Saat itu sempat terdapat upaya menghalang-halangi pemeriksaan ketika hendak diperiksa di Mako Brimob Papua. Boas meminta pihak-pihak terkait yang melindungi Lukas untuk sadar. KPK bekerja tidak sembarangan, termasuk dalam penetapan sang gubernur sebagai tersangka.

Eks petinggi Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM), Alex Ruyawri Makabori mengingatkan kepada Lukas Enembe agar mematuhi proses hukum di KPK. Dirinya kesal menyaksikan tindakan Lukas dan pendukungnya yang membuat proses hukum di KPK terhambat. “Jika memang bersalah, Lukas hanya menjalani masa penjara dan bisa bebas setelahnya. Sadarlah, kembalikan uang negara yang sudah dipakai secara tidak sah. Tidak mungkin dibunuh, suatu saat pasti dibebaskan, asal mengembalikan keuangan negara dan menjalankan hukuman sampai selesai,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh agama Papua, Pendeta Albertus Yoku, meminta Gubernur Papua Lukas Enembe bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik KPK. Dirinya menyarankan Gubernur Papua menghormati proses hukum dengan mendatangi KPK. Dengan demikian tidak ada kesan seperti memprovokasi atau memancing pandangan yang kontradiktif. Sikap Lukas Enembe memenuhi panggilan KPK akan meredam situasi di Papua.

Desakan Kepada Lukas Enembe untuk Mundur dari Jabatan

Tak hanya dorongan kepada sang gubernur untuk menghadiri panggilan penyidikan oleh KPK sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin. Beberapa pihak juga telah merespon perihal jabatan sang gubernur. Dalam lingkup internal partai, Lukas Enembe baru saja dinonaktifkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena posisinya yang berkasus dan tak bisa mengemban pekerjaan.

Di sisi lain, dorongan dari sejumlah pihak agar Lukas mengakhiri jabatannya sebagai gubernur juga sudah mulai terdengar. Salah satunya datang dari Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Ia meminta Lukas Enembe mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Papua karena tindakan Lukas yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyat dan suka menampilkan hedonisme tidak pantas dilakukan seorang pemimpin. Paulus menegaskan, permintaan agar Lukas Enembe mundur ini murni dari dirinya.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)