Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom

zona-damai.com – Di tengah upaya pemerintah memproses penyidikan terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe berkaitan dengan kasus korupsi yang menimpanya. Terdapat upaya yang dilakukan oleh kelompok oposisi separatis yang ingin tetap menunjukkan eksistensinya. Setelah sebelumnya terdapat penyerangan terhadap pekerja trans Papua hingga menimbulkan 4 korban jiwa. Kini upaya eksistensi muncul di dunia maya, sebuah unggahan di akun Facebook bernama Sebby Sambom menampilkan foto Presiden Jokowi yang disandingkan dengan mantan Presiden Irak, Saddam Husein. Dalam keterangannya dituliskan bahwa Presiden Jokowi mirip dengan Presiden Irak saat itu, dimana Saddam Husein disebut sebagai pembunuh rakyat Irak dalam rezim diktatornya, sedangkan Presiden Jokowi disebut sebagai pembunuh rakyat West Papua dalam rezim diktatornya. Keduanya lantas disimpulkan sebagai pembunuh rakyat dalam sejarah dunia abad 21.

Pernyataan tersebut sebenarnya kontraproduktif denga kondisi yang terjadi di Papua saat ini. Jika dilihat dari kejadian demi kejadian yang terjadi, penyerangan hingga pembunuhan justru sering dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris yang bergerak gerilya tak segan-segan menyerang warga sipil. Sebuah logika jongkok menuduh Presiden Jokowi sebagai pembunuh, padahal beberapa waktu sebelumnya menyatakan diri bertanggung jawab terhadap pembunuhan yang terjadi terhadap warga sipil. Pernyataan tersebut bahkan tak hanya terjadi dalam kejadian penyerangan pekerja trans Papua, namun hampir di setiap kejadian penyerangan oleh TPNPB-OPM selalu terlibat nama Sebby Sambom yang dengan banggannya menyatakan bertanggung jawab terhadap sebuah kejadian penyerangan.

Kerap Berulah Serang Warga Sipil Namun Tuduh Presiden Jokowi

Di wilayah Papua khususnya, atau Indonesia secara umum, siapa yang tak mengenal eksistensi TPNPB-OPM. Keberadaan kelompok ini dikenal karena ulahnya yang sering melakukan gangguan keamanan hingga penyerangan. Pun dengan Nama Sebby Sambom yang melejit karena dikenal sebagai juru bicara TPNPB-OPM, di setiap kejadian penyerangan yang dilakukan, ia dengan bangganya selalu mengaku bertanggung jawab. Padahal tak ada apapun yang dilakukan pihaknya pasca penyerangan. Kata tanggung jawab benar-benar hanya istilah sebuah pengakuan akan sebuah penyerangan yang telah berhasil dilakukan. Bukan kemudian bersedia melakukan sesuatu atas konsekuensi penyerangan yang dilakukan.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko secara sigap telah merespon seruan TPNPB OPM yang sebelumnya meminta interpol menangkap Presiden Jokowi karena disebut sebagai pelaku kejahatan perang di Papua. Ia menyebut bahwa TPNPB OPM lah yang harusnya diadili berkaitan dengan serangkaian pembunuhan warga sipil di Papua. Mereka melakukan berbagai perusakan yang mengerikan, menindas petani di kampung-kampung, menganiaya perempuan, membunuh warga yang tidak bersalah. Bukan saja pekerja jalan, namun warga di perkampungan pedalaman pun dibantai dengan alasan klasik mata-mata TNI Polri. Selain itu, hewan peliharaan warga pedalaman juga diambil secara paksa, kemudian kebun masyarakat menjadi lumbung logistik kelompok OPM. Namun di sisi lain, TPNBPB juga telah merasa kehilangan pengaruh dengan semakin membaiknya kondisi masyarakat di Papua. Sehingga dengan kondisi tersebut, sasarannya kemudian mengarah kepada masyarakat sipil yang tak bersalah. Dari periode 2021 hingga 2022, tercapat telah terdapat pembantaian terhadap 10 warga sipil.

Kekerasan Kelompok Separatis Berdampak pada Warga Sipil Papua

Sebuah penelitian dari akademisi Universitas Cenderawasih Papua, La Mochtar Unu membuahkan beberapa poin eksplanasi berkaitan dengan dampak atas adanya aksi kekerasan yang kerap dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua atau juga disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dimana TPN OPM merupakan bagian didalamnya.

Dalam penelitian tersebut terdiskripsikan bahwa kelompok separatis meski mengaku berjuang untuk kemerdekaan masyarakat Papua, namun merugikan masyarakat sipil. Ketika beraksi, mereka juga meneror warga masyrakat, dari satu kampung ke kampung lain, meminta makan, meminta uang. Jika tidak dilayani akan berakhit dengan tindakan penyerangan atau bahkan penembakan. Masyarakat juga seolah mati di tengah-tengah layaknya pelanduk, karena serba salah dalam beraktivitas. Ketika mereka masuk hutan, untuk mencari kayu atau membuka ladang, aktivitasnya berpotensi dicurigai oleh TPN-OPM. Mereka bisa dianggap sebagai mata-mata tentara. Sementara sebaliknya, di mata TNI/Polri, mereka juga bisa dicurigai sebagai anggota TPN-OPM.

Terdapat sejumlah cara untuk melindungi masyarakat sipil, tetapi tidak mudah diterapkan. La Mochtar menyebutkan sejumlah alternatif, seperti relokasi warga ke daerah aman dan dialog damai. Terdapat kemungkinan juga bahwa warga yang bukan orang asli Papua (OAP) sebaiknya agar tidak beraktivitas di daerah rawan konflik, karena tidak ada yang menjamin keamanannya.

Warga Sipil Banyak Berjatuhan Akibat Konflik Kelompok Separatis

Masih dalam hasil kajian penelitian, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Wahyu Wagiman menyebut bahwa meskipun terjadi pendekatan penanganan terhadap masalah Papua, namun konflik masih terjadi dan korban kekerasan terus berjatuhan, sebagian besar menimpa masyarakat sipil. Di tengah konflik bersenjata, dalam skala global, berlaku hukum humaniter internasional atau Konvensi Jenewa dan sejenisnya yang diterapkan. Namun dalam kasus Papua, aturan hukum internasional sulit diterapkan untuk menjamin keselamatan masyarakat sipil. Pasalnya, haknya pemerintah Indonesia yang menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa 1949, sementara kelompok OPM tidak diakui. Apa yang terjadi di Papua itu mungkin lebih dekat dan dianggap sebagai situasi ketegangan dalam negeri yang menimbulkan kekacauan dan ketegangan secara terus-menerus.

Karena perangkat hukum internasional tidak dapat diterapkan dalam kasus Papua, maka hanya ada perangkat hukum nasional yang bisa dipakai. Karena itulah, perlindungan masyarakat sipil dalam konflik bersenjata Papua, didasarkan pada UUD 1945, di mana negara harus melindungi segenap warganya. Termasuk di dalamnya, adalah berbagai undang-undang lain yang terkait seperti UU Hak Asasi Manusia. Adanya laporan dari TPN OPM terhadap Presiden Jokowi terhadap interpol, jelas tidak berpengaruh dan tidak berdasar. Terlebih keberadaan kelompok separatis tak diakui dalam perangkat hukum internasional.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)