Gubernur Papua Lukas Enembe

zona-damai.com – Pelibatan adat Papua sebagai strategi pihak Lukas Enembe untuk menghindar dari penyidikan KPK justru menjadikan dirinya bermain api, mempertaruhkan diri, hingga menguji nyali. Penolakan demi penolakan yang terus bermunculan disertai dengan sejumlah pembeberan fakta bahwa Dewan Adat Papua (DAP) yang mengukuhkan Lukas Enembe ternyata berasal dari organisasi yang bukan dari hasil Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) ke-4 di Kabupaten Kaimana pada tahun 2021 lalu. DAP pimpinan Dominikus Sorabut yang mengukuhkan Lukas Enembe merupakan ketua versi Papua Merdeka. Sebuah korelasi yang terbuka secara tidak langsung, mengungkap bagaimana hubungan pihak Lukas Enembe dengan kelompok pendukung kemerdekaan Papua.  

Berdasarkan kesimpulan pernyataan sejumlah tokoh adat, agama, dan akademisi menyatakan bahwa Lukas Enembe bukanlah kepala suku besar seperti yang diklaim sepihak oleh DAP. Wilayah Papua secara budaya terdiri dari banyak suku dan telah memiliki struktur kepemimpinan masing-masing serta sama sekali tidak memungkinkan adanya satu kepala suku yang membawahi semuanya. 

Kepentingan Politik Dibalik Pengukuhan Sang Gubernur Menjadi Kepala Suku Besar

Pada akhirnya, ketidakjelasan latar belakang pengukuhan sang gubernur menjadi kepala suku besar di wilayah Papua menimbulkan tanda tanya publik. Ketua Dewan Adat Suku Yewena Yosu, Johanes Jonas Mentanaway menyoroti pengukuhan tersebut tak bisa lepas dari kepentingan politik. Pasalnya, di tanah Papua masing-masing suku mempunyai kepala suku, beberapa suku dapat duduk bersama dan menunjuk satu orang yang dianggap memiliki kekuatan, berpengaruh dan kaya untuk diangkat menjadi kepala suku. Menjadi harapan baginya agar Lukas Enembe mampu berjiwa besar dan bertanggung jawab terhadap kasus hukum yang menjeratnya dengan tidak mengurung diri memanfaatkan adanya perlindungan massa karena hal tersebut sebenarnya telah menyeret keterlibatan masyarakat sebagai korban. Hal tersebut juga dinilai sebagai upaya menghindar dari hukum. Pada dasarnya seluruh masyarakat harus patuh hukum negara sebagai dasar tertinggi. Permintaan pihak Lukas Enembe melalui kuasa hukum yang meminta pemeriksaan dilakukan di lapangan juga merupakan sebuah kesalahan. Dalam aturan adat, pemeriksaan seyogyanya dilakukan di sebuah ruangan peradilan adat, bukan di lapangan terbuka seperti permintaan Lukas Enembe.

Lukas Enembe Harus Ikuti Hukum Positif, Bukan Hukum Adat

Indonesia sebagai negara hukum, memberlakukan proses penegakan hukum terhadap suatu kejahatan melalui hukum positif yang berlaku secara nasional. Munculnya pernyataan yang dilontarkan oleh kuasa hukum Lukas Enembe untuk merujuk pada hukum adat dipastikan sebagai bentuk atau upaya menghalangi proses penegakan hukum.

Pakar hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU), Ali Yusran Gea menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pengacara Lukas Enembe, Alloysius Renwarin merupakan sesuatu yang tak masuk akal. Sebuah hal yang memprihatinkan ketika seorang pengacara justru membuat isu yang tak masuk akal dan mencerminakn upaya menghalangi proses hukum. Meskipun seorang pengacara tidak bisa dipidana ataupun diperdata dalam membela klien, namun ucapan atau tindakannya menghalangi proses hukum dan berpotensi menjadi masalah baru. Lukas Enembe dan pengacaranya seharusnya tidak boleh memunculkan variabel lain. Alasan sosiologi, alasan budaya, dan alasan konflik termasuk menghalang-halangi proses penegakan hukum.

Menguatnya Dorongan Agar Lukas Enembe Mundur dari Jabatan Gubernur

Berlarut-larutnya proses penyidikan terhadap Lukas Enembe berdampak pada lingkup kerja dan dinamika kondisi didalamnya. Wilayah Provinsi Papua yang harusnya menjadi tanggung jawabnya kemudian menjadi terlantar, pelayanan publik menjadi terganjal termasuk perencanaan kebijakan pembangunan yang kemudian tak bisa dilaksanakan karena absennya sang gubernur. Berangkat dari hal tersebut, sejumlah pihak merespon secara bijak demi kondisi Papua yang lebih baik dengan mendorong agar sang gubernur segera dinonaktifkan atau bahkan mengundurkan diri dari jabatan yang telah diemban selama hampir sepuluh tahun ke depan.

Koordinator Cendikiawan Muda Papua, Paulinus Ohee termasuk yang mengeluhkan kondisi tersebut. Menurutnya, kondisi sakit Lukas Enembe dan kasus korupsi yang sedang dihadapi sangat menganggu jalannya roda pemerintahan. Sehingga menjadi hal yang penting adanya penunjukan pejabat gubernur untuk melaksanakan proses pelayanan publik di lingkup pemerintah. Menurutnya, dengan dinonaktifkannya Lukas Enembe dari jabatan Gubernur karena sejumlah faktor dan alasan akan memberikan tiga manfaat sekaligus. Lukas menjadi lebih fokus menjalankan perawatan Kesehatan, lebih siap menghadapi proses hukum, serta kinerja pemerintah provinsi dalam melayani masyarakat tetap optimal.

Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri harus menonaktifkan gubernur untuk pemulihan kesehatan dan menjalankan proses hukum yang sedang dihadapi. Menjadi hal yang sangat penting adanya posisi pejabat gubernur selaku kuasa pengguna anggaran. Dengan adanya pejabat gubernur maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi. Sementara itu, dilantinknya Lukas Enembe menjadi kepala suku besar Papua. Hal tersebut adalah sebuah kesalahan terhadap adat istiadat yang ada di tanah Papua yang berpotensi menimbulkan perpecahan antara masyarakat adat di wilayah Papua. Dirinya mengimbau agar ke depan jangan lagi ada pelantikan seperti yang dilakukan oleh Dewan Adat Papua (DAP). Dirinya tegas menolak dan tidak mengakui pengukuhan tersebut. Berdasarkan asal-usul, Lukas Enembe berasal dari wilayah adat Lapago, sehingga tak bisa langsung diangkat secara umum menjadi kepala suku besar dari seluruh wilayah adat yang ada.

Maka sekali lagi bahwa proses penyidikan terhadap Lukas Enembe harus mengikuti hukum positif, meski sekalipun dirinya diangkat menjadi kepala suku besar. Karena secara latar belakang dan fakta hal tersebut tak berlaku serta tak diakui publik. Pelibatan masyarakat hingga hukum adat Papua oleh pihak Lukas Enembe justru berpotensi memecah belah masyarakat Papua dan merugikan dirinya sendiri di kemudian hari.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)