Jumlah kasus positif yang masih terus meningkat menjadi perhatian penuh bagi pemerintah dalam upaya menangani sebaran virus sekaligus memulihkan perekonomian nasional. Sejumlah perubahan dalam regulasi komite PC-PEN menjadi bahasan dalam evaluasi efektivitas program, realisasi penyerapan anggaran, serta penyederhanaan hierarki dan alur pelaksanaan tugas. Berdasarkan arahan Presiden, terdapat 4 poin penting dalam penanganan dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yakni: Seimbangkan gas dan rem dalam takaran yang tepat, bagikan dan ajak pakai masker, pengadaan vaksin, dan pemulihan ekonomi melalui percepatan bantuan sosial. Terbentuknya komite juga diharapkan mampu memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani penanganan Covid-19 sekaligus memulihkan kehidupan ekonomi yang anjlok karena pandemi. Dalam upaya menghasilkan kinerja yang lebih optimal, komite harus memperhatikan beberapa hal yakni, pertama: harus menghasilkan terobosan besar, mengimplementasikan semua program dengan cepat, menghilangkan ego sektoral, serta tidak menambah panjang rantai birokrasi. Pemerintah telah menganggarkan dana PEN tahun 2021 sebesar Rp. 356 triliun, anggaran tersebut turun 7% dari PEN tahun 2020 sebesar Rp.695,2 triliun. Penurunan anggaran PEN pada tahun 2021 didasarkan pada perkiraan biaya untuk penanganan pasien Covid-19 yang akan jauh lebih berkurang dibandingkan kondisi tahun 2020, serta fokus pemerintah dalam penyediaan vaksin di tahun 2021. Meskipun demikian, anggaran kesehatan tetap dialokasikan sebesar hingga mencapai 6,2% dari APBN. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari amanat Undang-Undang Kesehatan sebesar 5% dari APBN. Pemerintah meyakini bahwa dukungan dari seluruh komponen bangsa akan menentukan keberhasilan penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Secara optimis, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa indikator perekonomian, seperti indeks manufaktur dalam Purchasing Manager Index (PMI), konsumsi masyarakat, dan ekspor yang mulai merangkak naik, namun tetap perlu kerja keras untuk menghindari zona resesi di kuartal II 2020. Disamping itu, pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan menjadi hal yang harus selalu diingat. Kepada para gubernur agar mengendalikan porsi gas dan rem untuk menyeimbangkan kebijakan penanganan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi. Presiden juga meminta pemerintah daerah memberikan rasa aman kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatan produktif kembali berjalan.