Ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan. Pemindahan ini sempat menjadi pro-kontra. Namun pemerintah memastikan bahwa ketika ibu kota dipindah, berarti akan ada pemerataan pembangunan. Karena yang akan mendapat fasilitas dan infrastruktur tak hanya rakyat di Jawa, tetapi juga di Kalimantan.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menilai pemindahan ibu kota negara (IKN) berpotensi mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia yang ‘menganga’.
“Memindahkan ibu kota bukan sesuatu yang baru dan itu jadi kebutuhan. Di konteks ini, penting untuk membangun Indonesiasentris, tidak hanya Jawasentris, bahkan Jakartasentris,” ujar Yustinus dalam diskusi yang diselenggarakan Narasi Institute secara virtual, Jumat (16/4).
Pasalnya, menurut Yustinus, tingkat ketimpangan di dalam negeri cukup tinggi. Salah satunya tercermin dari kondisi simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) bank yang mencapai Rp6.737 triliun.
Dari jumlah sebanyak itu, sekitar Rp6.150 triliun atau 91 persennya ada di Jakarta. Sisanya, baru tersebar di 33 provinsi lain di tanah air.
“91 persen DPK ada di Jakarta, ini sangat timpang,” katanya.
Bukan cuma masalah uang, dari sisi produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi pun sekitar 80 persen diantaranya ada di Pulau Jawa. Baru sisanya 20 persen tersebar di pulau-pulau lain.
“Nah ini kalau tidak segera kita atasi dengan kebijakan dan terobosan afirmatif bagaimana kita mengelola negara ini, rasanya kita akan semakin tertinggal,” pungkasnya.