Presiden Jokowi kembali menekankan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dalam menegakkan HAM, karena penegakan HAM merupakan pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. Hal tersebut dikatakan saat memberikan pidato dalam rangka Peringatan Hari HAM Sedunia Kamis (10/12/2020) tahun lalu.
Komitmen tersebut telah dituangkan kedalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) generasi kelima tahun 2020-2024, yang menyatakan bahwa hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang, dan tidak ada satupun yang terabaikan.
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah, tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM secara bijak dan bermartabat.
“Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Melalui Menkopolhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM dilanjutkan, yang hasilnya bisa diterima semua pihak, serta diterima dunia internasional,” kata Presiden.
Komitmen penegakkan HAM ini juga termasuk dalam penyelesaian masalah Papua. Sebagaimana kita tahu bahwa masalah Papua masih menjadi sorotan kalangan aktifis HAM termasuk perhatian dunia internasional.
Pemerintah sangat serius menaruh perhatian pada masalah Papua ini. Bahkan Presiden Jokowi sudah sering berkunjung ke Papua sebagai bukti perhatian dan komitmen. mau mengenal langsung Papua dan mendengar permasalahan dari warga di sana.
Namun, harus disadari bahwa kedatangan Presiden Jokowi ke Papua tidak lantas membuat Papua berubah sesuai harapan. Ada birokrasi yang bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Kerja birokrasi perlu dikawal serius agar kebijakan yang diinstruksikan Presiden terlaksana dengan baik.
Instruksi Presiden Jokowi kepada jajarannya terkait kebijakan Papua sangat jelas, diantaranya pembangunan di Papua harus berbasis keunikan setempat dan mendengarkan kebutuhan rakyat Papua. Presiden juga memperhatikan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Papua.
Sikap Presiden Jokowi jelas dan sepakat bahwa pendekatan yang dilakukan untuk Papua berbasis peningkatan kesejahteraan, namun tidak dipungkiri masih adanya kekerasan di Papua. Penegakan HAM dan mencegah kekerasan menjadi isu yang disorot. Masalah Papua merupakan program prioritas Presiden Jokowi bukan saja pembangunannya tapi juga penegakan HAM dan penanganan terhadap kekerasan yang sering terjadi.
Penilaian negatif dari berbagai kalangan termasuk dari luar negeri terhadap masalah Papua hingga kini masih ada, karena memang masalah Papua sangat mudah dipolitisir.
Namun, Komisioner Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik pada kesempatan yang sama menilai bahwa pemerintah Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam perlindungan HAM khususnya terhadap penyelesaian persoalan HAM di Papua.
Taufan mendorong Pemerintah Indonesia mewujudkan komitmen tersebut dengan melakukan berbagai upaya strategis melalui pendekatan dialog dan penguatan koordinasi bersama para pemangku kepentingan.
Melalui pendekatan koordinatif yang dilakukan, kata Taufan, Komnas HAM RI juga terus mendorong dan melaksanakan kerjasama pengarusutamaan HAM bagi para penegak hukum di lapangan seperti personil TNI-Polri agar mematuhi norma dan prinsip HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Terkait soal Papua, Taufan mengatakan inisiasi Komnas HAM RI mengenai alternatif penanganan persoalan Papua yaitu dengan mengupayakan dialog-damai, pendekatan kesejahteraan, dan transformasi politik sudah disampaikan kepada Presiden.
Menurut Taufik, Komnas HAM telah meminta pemerintah memastikan penghentian kekerasan di Papua dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan hal ini telah direspons positif oleh Presiden Jokowi.
Sementara itu, Sabby Kosay, mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta dalam tulisannya di media online suaratimur.id (14/12/2020) berjudul “Penegakan Hukum dan HAM di Papua Semakin Baik” mengatakan bahwa Papua adalah wilayah yang rawan, karena sering dimanfaatkan oleh kaum separatis. Mereka menggunakan isu SARA dan HAM untuk menarik perhatian publik. Padahal permasalahan HAM dan penegakan hukum di Papua sudah makin baik, dan tidak ada warga sipil yang dirugikan.
Kedamaian Papua dikacaukan oleh isu HAM yang ternyata berita palsu yang sengaja diembuskan OPM dan anteknya, agar masyarakat di luar Papua menaruh simpati pada mereka. Padahal tidak ada yang namanya pelanggaran HAM di sana, karena aparat dan penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik.
Selama ini problem pelanggaran HAM yang mencuat ke publik masih abu-abu, misalnya ketika ada berita warga sipil tertembak dan kehilangan nyawa. Setelah diselidiki, ternyata mereka ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata dan tega menjadikan warga sipil sebagai ‘tameng hidup’. Mereka menyebar provokasi bahwa pelakunya adalah aparat. Jadi kita tidak boleh gegabah dalam membaca berita, karena bisa jadi itu hoax dan propaganda OPM.
Selain itu, isu pelanggaran HAM yang selalu dihembuskan adalah hak berserikat dan berkumpul. Padahal di lapangan seringkali masyarakat berkumpul membawa minuman keras, dan hal itu tentu ditegur oleh aparat, karena melanggar hukum.
Jadi jangan sampai alasan HAM untuk berbuat semaunya sendiri. Ketika ada berita pelanggaran HAM di Papua, sebaiknya masyarakat jangan emosi dulu, namun selidiki kebenarannya. Aparat tak mungkin menembak warga sipil sembarangan. Justru OPM dan KKB yang selalu playing victim dan memanfaatkan keadaan, agar mereka merasa dibela oleh masyarakat. (*)