Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan untuk menilai atau mengevaluasi otonomi khusus (otsus) di Papua berhasil atau tidak, jangan hanya dilihat dari kucuran dana otsus yang diberikan pemerintah pusat. Keberhasilan otsus di Papua harus dievaluasi dari berbagai masalah yang berhasil diselesaikan dan kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi tersebut.
“Kalau kita melihat Undang-Undang (UU) Otsus Papua hanya langsung pada anggaran, maka kita agak sedikit rancu,” kata Adriana Elisabeth.
Karena dana otsus itu, lanjut Adriana, adalah sebagai bentuk konsekuensi dari disepakatinya bidang atau sektor prioritas yang harus dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan Papua, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.
“Jadi kalau kita bicara anggaran, kita harus melihat bidang-bidang yang akan dibangun itu seberapa rumitnya dan kompleksnya persoalan. Kalau dilihat geografi Papua, bagaimana menghadirkan akses pelayanan publik di bidang Pendidikan, kesehatan sampai ke kampung-kampung di daerah terpencil,” ujar Adriana Elisabeth.
Dengan demikian, kondisi di Papua tidak bisa dibandingkan dengan daerah lain yang berada di Indonesia.
Hal lain yang harus dilihat, menurut Adriana, adalah sebagian wilayah di Papua masih ada konflik bersenjata. Kondisi ini harus dipertimbangkan terkait adanya pandangan kucuran dana otsus Papua sudah banyak, bahkan bertambah setiap tahunnya, tetapi kemudian Papua terlihat tidak berkembang secara signifikan.
Begitu juga kalau membandingkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meski angkanya dari tahun ke tahun naik selama adanya otsus, tetapi IPM Papua dan Papua Barat masih terendah secara nasional.
“Itu contoh-contoh bahwa membandingkan atau mengevaluasi otsus di Papua tidak seperti melihat Papua sebagai daerah normal seperti daerah lainnya. Ketika dana itu ditambah, yang harus dilihat, persoalan apa yang masih ada yang harus diselesaikan di Papua. Apakah dengan alokasi itu, kesulitan-kesulitan yang dihadapi di bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal dan infrastruktur akan tercukupi,” terang Adriana Elisabeth.
Oleh karena itu, untuk membicarakan keberhasilan otsus di Papua jangan selalu diidentikkan dengan besaran anggaran yang telah dikucurkan pemerintah. Padahal anggaran tersebut merupakan upaya untuk mendukung proses percepatan pembangunan di Papua sendiri.