Pemilu 2024 masih tiga tahun lagi. Namun, dinamika menuju ke sana sudah mulai ramai dengan banyaknya rilis lembaga survei terkait elektabilitas sejumlah figur yang digadang-gadang sebagai calon presiden. Selain itu survei juga dilakukan untuk mengetahui pilihan masyarakat terhadap partai politik pilihannya.

Lembaga Pendidikan, Penelitian, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyebutkan pasca pemerintah menolak mensahkan hasil KLB ilegal, Ketua Umum Partai Demokrat (PD), AHY rajin keliling Nusantara. Pengaruhnya, elektabilitas PD bertengger pada angka 11,2%, berada di posisi kedua setelah PDIP dengan elektabilitas 24%.

Partai Gerindra berada di posisi ketiga dengan elektablitas 9% dan Partai Golkar dengan elektabilitas 7,4%. Hal ini merupakan hasil survei LP3ES yang dirilis di Jakarta, Rabu (5/5/2021). Survei diselenggarakan pada 8-15 April 2021 di 34 provinsi, dengan 1.200 responden dan margin of error 2,8%.

Pengaruh ini juga terlihat pada elektabilitas tokoh kandidat capres. Elektabilitas AHY mencapai 8,8%, menjadikan AHY satu-satunya tokoh non pejabat publik yang masuk dalam lima besar tokoh nasional dengan elektabilitas tertinggi.

Di atas AHY, elektabilitas tertinggi masih dipegang oleh Prabowo Subianto, Ketum Gerindra, dengan 16,4%, disusul oleh Gubernur DKI Anies Baswedan 12,8%, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 9,6%.

Di bawah AHY adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 7,5% serta Sandiaga Salahuddin Uno, dengan 6,2%.

Sementara itu, untuk popularitas Ketua Umum partai politik, Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 27,6%, diikuti Ketua Umum PDIP Megawati (23,3%). Di luar dugaan, popularitas AHY berada di posisi ketiga dengan 21,5%, diikuti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (6,8%), dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (6,1%).

Survei mengungkapkan alasan responden memilih parpol tertentu didorong oleh kebiasaan memilih partai tersebut (19,8%), visi-misi dan program partai (9,2%), peduli pada rakyat kecil (8,3%). Sedangkan untuk alasan memilih tokoh sebagai calon presiden, survei mengungkapkan faktor berani berada pada urutan pertama (9,7%), diikuti oleh pengalaman (9,3%), merakyat (7,9%), cerdas dan memberi solusi (7,5%) serta berwibawa (6,1%).

Saat ditanya karakteristik politisi yang dianggap merakyat di mata pemilih, yang paling dominan adalah membela hak-hak rakyat di Parlemen (34,9%), sering melakukan dialog dengan masyarakat (26,6%) dan sering berkumpul bersama masyarakat (21,7%). Alasan ini membuat Partai Demokrat melejit elektabilitasnya, mengingat AHY giat menyambangi konstituennya

Sedangkan analis politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan akan ada tiga poros koalisi dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Poros pertama, koalisi PDIP-Gerindra-PKB dengan simulasi mengusung pasangan capres Prabowo Subianto dan Puan Maharani.

Poros kedua, koalisi partai Nasdem-PKS-Demokrat dengan simulasi pasangan capres Anies Baswedan dan AHY.

Poros ketiga, koalisi alternatif partai Golkar-PPP-PAN dengan simulasi pasangan bisa nama-nama seperti Airlangga Hartarto, Erick Tohir terlepas dari mana yang nanti meminangnya menjadi capres.

Termasuk nama-nama seperti Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil.
Lebih lanjut, Pangi menilai saat ini koalisi partai politik di Indonesia terjadi dengan dua basis. Pertama, berbasiskan personalistik, pragmatis, dan populisme. Sedangkan kedua, pendekatan berbasiskan ideologi.

“Saya perhatikan koalisi kita selama ini lebih kuat DNA berbasiskan kekuasaan pragmatis ketimbang ideologis, selain memang makin cair sekat ideologis lintas parpol. Artinya, koalisi bukan berbasiskan ideologi, lebih menonjol basis pragmatisme politik,” kata Pangi Senin, (31/5/2021).

Pangi sendiri mendorong agar koalisi partai dalam kontestasi Pilpres 2024 agar lahir lebih dari dua pasang calon presiden.

Data hasil survei Voxpol Center juga menunjukkan sebesar 40,6 persen menginginkan pilpres 2024 diikuti lebih dari dua pasang capres atau cawapres.

“Sebanyak mungkin capres alternatif, meskipun terbentur presidensial threshold 20 persen, jangan sampai terulang rematch Pilpres bipolar. Akibatnya, keterbelahan publik makin menganga lukanya, karena enggak ada capres alternatif sebagai pemecah gelombang dua kutub tersebut,”.

Penjajakan Koalisi Partai

Selama bulan Ramadhan kemarin, sejumlah partai melakukan silaturahmi sekaligus penjajakan untuk membangun komunikasi politik menjelang Pilpres 2024 mendatang.

PPP misalnya, melakukan pertemuan dengan Golkar. Kemudian PKS melakukan safari Ramadhan ke sejumlah DPP Partai Politik, mulai dari Demokrat hingga Golkar.

Setelah penjajakan ini, tampaknya beberapa partai sudah menentukan dengan siapa mereka akan berkoalisi.

Gerindra menyebutkan kalau dalam Pilpres 2024 mendatang sudah mewacanakan diri akan berkoalisi dengan PDIP.Sementara Sekjen PDIP, Hasto Kristyanto mengatakan kalau partainya tidak akan berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Hasto menyebutkan, PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan PKS lantaran adanya perbedaan ideologi. Sedangkan dengan Partai Demokrat, berbeda DNA. (**)