Selain memutus mata rantai penularan COVID-19, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) juga memperkuat 3T (testing, tracing, treatment). Hal tersebut dikatakan Penasihat Menko Bidang Maritim dan Investasi, Damar Susilaradeya pada Selasa (6/7/2021).
“Ini hal yang penting, bila memang sudah merasakan ada gejala COVID-19, maka langsung dilakukan testing. Bila positif maka dilakukan tracing serta treatment, sehingga hal tersebut bisa menekan angka penularan COVID-19,” kata Damar.
Sebelumnya, Ketua Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah pada Sabtu (3/7/2021) mengatakan bahwa upaya 3T selama PPKM Darurat harus terus dilakukan. Hal ini juga untuk memantau varian virus Corona apa saja yang tersebar.
“Penetapan PPKM Darurat ini sudah sangat tepat, di samping juga tetap harus dilakukan optimalisasi 3T untuk menekan angka positivity rate maupun memantau varian-varian yang memang sudah tersebar di Indonesia,” ujar Dewi.
“Pemantauan PPKM Darurat juga harus sampai ke level RT, kemudian kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi sangat penting.”.
Jubir Menko Marinves, Jodi Mahardi, saat memberikan keterangan pers secara virtual, Sabtu (3/7/2021) juga mengatakan Pemerintah meyakini seluruh bangsa Indonesia siap mematuhi dan melaksanakan berbagai ketentuan PPKM Darurat demi untuk menyelamatkan nyawa.
“Ingat, tindakan PPKM Darurat ini untuk menyelamatkan nyawa. Perintah Presiden jelas, kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur. Kita tidak sedang baik-baik saja,” ujarnya.
Lebih lanjut Jodi mengatakan pemerintah pusat juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa platform digital dan media sosial serta penyedia jasa telekomunikasi yang dapat melakukan pelacakan perjalanan masyarakat selama pemberlakuan PPKM Darurat ini.
Apabila di lapangan masih terlihat pergerakan yang cukup masif sistem akan memberikan notifikasi dan akan disampaikan kepada pemda dan aparat terkait yang bertugas di wilayah tersebut untuk segera dilakukan mitigasi dan langkah-langkah intervensi.
Jodi juga menegaskan, PPKM Darurat bertujuan mengurangi penyebaran virus dengan cara membatasi mobilitas yang tidak esensial dan akhirnya mengendalikan laju penularan COVID-19. Langkah ini disertai dengan tindakan meningkatkan tes dengan sasaran yang tepat untuk mengetahui sebenarnya peta penyebaran penyakit dan peta risiko di masyarakat.
“Untuk itu dimohon kepala daerah dan aparat terkait dapat melakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi sehingga penyebaran virus dapat dicegah,” ujarnya.
Kepada masyarakat, Jodi mengajak untuk bersama-sama mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam PPKM Darurat untuk menyelamatkan bangsa Indonesia.
Ekonom INDEF, Abra Talattov pada Kamis (1/7/2021) juga menyatakan, meski agak terlambat, keputusan pemerintah menerapkan PPKM Darurat sudah tepat, meski berimbas pada perekonomian, terutama tingkat konsumsi yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Kalau lonjakan Covid 19 ini melewati ambang batas layanan kesehatan, dan banyak tenaga kesehatan yang juga terpapar, tambah Abra, dampaknya ke perekonomian akan lebih besar.
“Saya pikir, dengan pengalaman setahun ini, masyarakat dan dunia usaha sudah cukup memahami kebijakan ini urgensinya untuk apa. Meskipun pada akhirnya, masyarakat dan dunia usaha harus mengetatkan lagi ikat pinggang, tapi ini untuk kepentingan ekonomi setelah itu,” kata Abra.
Lebih lanjut Abra mengatakan ada atau tidak adanya lonjakan Covid 19, INDEF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 ini plus minus 3%.
Sedangkan analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelaku pasar tidak terlalu reaktif merespon kebijakan PPKM Darurat.
“Ini sudah cukup bagus direspon positif oleh pasar. Meskipun cuma sesaat. Pasar tetap melihat perkembangan, kalau seandainya mall atau restoran di tutup total ini akan berdampak negatif pada Indeks Harga Saham Gabungan dan mata uang rupiah,” ujar Ibrahim.
Baik Abra maupun Ibrahim berpendapat, agar PPKM Darurat ini dapat berhasil menekan penyebaran Covid 19, pemerintah harus benar-benar serius meneggakan disiplin protokol kesehatan dan mempercepat program vaksinasi bagi masyarakat.(**)