Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia kembali bergulir menjadi isu yang hangat dalam beberapa pekan terakhir. Setelah rencana tersebut sempat simpang siur pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, tahun ini rencana pembangunan IKN mulai kembali digerakan.
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, groundbeaking pembangunan IKN akan dilakukan pada tahun 2021 ini, ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Istana Negara yang baru. Hal tersebut menimbulkan beragam komentar dari masyarakat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang melesu akibat pandemi Covid-19. Pembangunan IKN yang tentu memakan biaya tidak sedikit menjadi hal yang perlu dipertanyakan secara objektif.
Staf Khusus (stafsus) Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menilai, langkah pemindahan Ibu Kota adalah afirmatif dari sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemerataan pembangunan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Selama ini, pemerataan ekonomi antara Barat dan Timur dianggap masih timpang.
“Ini sangat timpang (ekonomi). Kalau tidak segera kita atasi dengan sebuah kebijakan atau terobosan afirmatif, bagaimana kita mengelola negara ini, rasanya kita akan semakin tertinggal,” pungkasnya.