Berdasarkan hasil survei Voxpol Center Research and Consulting, sebanyak 73,7 persen responden menyatakan tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang 3 periode.
“Survei ini juga menemukan angka yang cukup tinggi sebesar (73,7 persen) menyatakan tidak setuju jika masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode. Hanya sebesar (22,6 persen) publik menyatakan persetujuannya terhadap penambahan masa jabatan presiden tersebut,” kata Peneliti Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago dalam presentasinya, Sabtu (3/7).
Isu terkait masa jabatan Presiden menjadi 3 periode muncul kembali setelah wacana Amandemen UUD 1945 kembali menguat. Hal ini seiring dengan adanya rekomendasi MPR periode lalu untuk memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) atau yang dulu dikenal dengan GBHN.
Fraksi DPD di MPR kini juga telah mengusulkan poin amandemen baru. DPD ingin dalam amandemen nanti ada penguatan fungsi DPD. Tak hanya itu, muncul isu perpanjangan masa jabatan presiden dalam wacana amandemen UUD 1945. Meskipun, pimpinan DPD menegaskan soal perpanjangan masa jabatan presiden tidak masuk dalam substansi usulan amandemen.
Menyikapi fenomena tersebut, direktur eksekutif Lentera Research Insitute (LRI), David Chaniago, mengatakan bahwa perubahan konstitusi guna mengamandemen masa jabatan Presiden hanyalah isu belakan. Dilihat dari political risk analysis, hal ini justru akan mendegradasikan kinerja baik pemerintahan 10 tahun ini di pemilu 2024 nanti.
Selain itu, jika dikaji dari cost-benefit analysis, partai maupun ormas yang mendukung Jokowi akan mengalami cost instead of benefit. Pihak yang paling dirugikan dari wacana Presiden 3 periode justru dari pengusung sang Presiden. Tidak menutup kemungkinan isu tersebut merupakan framing dari pihak-pihak tertentu untuk melemahkan brand image Partai-partai pendukung Jokowi.
“Dari cost-benefit analysis, partai dan ormas yang mendukung akan mengalami cost instead of benefit. Yang paling dirugikan dari wacana Presiden 3 periode justru dari pengusung sang Presiden. Isu tersebut merupakan framing dari pihak-pihak tertentu untuk melemahkan brand image Partai-partai pendukung Jokowi”, ujar david chaniago.
Lebih lanjut David Chaniago menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan framing isu jabatan Presiden 3 periode. Sebab isu tersebut sudah diluruskan sebelumnya oleh Seknas Jokowi.